Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Ulama
Ma'ruf Amin: Situasi Kebangsaan Tuntut Ulama Lebih Berperan
2019-04-11 05:58:04
 

Ilustrasi. Cawapres KH Maruf Amin.(Foto: BH /na)
 
TANGERANG, Berita HUKUM - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 01 KH Maruf Amin menyatakan, peran ulama sangatlah penting dalam upaya memberi solusi berbagai masalah kebangsaan mutakhir. Masalah itu bukan saja terkait keagamaan dan keumatan, tapi juga kenegaraan dan kebangsaan.

"Jadi ada semacam tuntutan agar ulama berperan lebih, tidak hanya dibutuhkan sesaat seperti pewangi makanan atau pemadam kebakaran," katanya dalam acara Silaturrahim Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia di Pesantren Ashshiddiqiyah, Batu Ceper, Kota Tangerang, Rabu (10/4).

Menurut Kiai Ma'ruf, setidaknya ada beberapa masalah mendasar yang saat ini butuh peran vital ulama. Di antaranya, terkait munculnya gerakan dari kelompok tertentu yang ingin membenturkan Pancasila dengan Islam. Padahal, lanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara merupakan titik temu (kalimatun sawa) yang sudah disepakati bersama para ulama dan tokoh pendiri bangsa lainnya.

"Antara Islam dan Pancasila tidak ada masalah, dan itu sudah final," jelasnya.

Masalah lain, lanjutnya, saat ini juga banyak muncul paham intoleran yang ingin bangsa Indonesia terpecah belah. Paham semacam itu kerapkali menebarkan kebencian atas dasar perbedaan agama. Bahkan sambungnya, beda pilihan Pilpres pun dimusuhi.

"Ini masalah yang harus kita selesaikan. Ini tugas kita. Kita harus kawal agar negara ini tetap kuat, harmonis dan kondusif," ungkap Ma'ruf.

Namun begitu, Ma'ruf menggarisbawahi masalah tersebut sulit diselesaikan jika ulama terbatas pada peranan kultural. Masalah itu akan efektif diselesaikan jika ulama juga berperan secara struktural. Yakni, dengan masuk ke dalam sistem sehingga bisa ikut meramu dan melaksanakan kebijakan sedari awal.

"Jadi harus ada upaya hulu-isasi peran ulama. Jangan ulama perannya hanya di hilir saja," tandasnya.

Ia melanjutkan, apa yang dilakukan Capres Joko Widodo dengan memilih ulama sebagai Cawapres adalah bagian dari upaya hulu-isasi peran ulama tersebut. Meski tidak ada ijtimak, tetapi Jokowi memilih wakilnya dari kalangan ulama.

"Berarti ada kepercayaan terhadap ulama untuk masuk ke dalam pemerintahan," pungkasnya.

Acara Silaturrahim Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia dihadiri sekitar 10.000 Kiai dari berbagai daerah. Pada acara itu juga dibacakan deklarasi dukunga para Kiai dan pesantren beserta tekad untuk memenangkan Pasangan Nomor 01 Jokowi-Ma'ruf.(bh/as)



 
   Berita Terkait > Ulama
 
  Polri: Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Dijerat Pasal Berlapis dan Terancam Hukuman Mati
  Indonesia Darurat Perlindungan Tokoh Agama
  Syekh Ali Jaber: Saya Tidak Terima Kalau Pelaku Penusukan Dianggap Gila, Dia Sangat Terlatih
  Menko Polhukam Mahfud MD: Penikam Syekh Ali Jaber Harus Dibongkar Jaringan di Belakangnya
  PKS: Pembatalan Kuliah Umum Ustadz Abdul Somad Tunjukkan UGM Tak Siap Berbeda
 
ads1

  Berita Utama
Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan

Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pasutri Penipu Pengusaha 39,5 Miliar Mengaku Menantu Mantan Petinggi Polri Ditangkap

Ikhtiar Hadapi Pandemi Covid-19, Personel Si BPKB Ditlantas Polda Metro Rutin Berjemur dan Senam

Presiden Jokowi Melantik Listyo Sigit Prabowo Menjadi Kapolri

Sukamta Minta Pemerintah Serius Tangani KKB di Papua

Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2