Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Pemalsuan
Mabes Polri Mengkaji Status DPO Irsanto Ongko, Menyusul Prapradilannya Dikabulkan
2019-05-16 19:35:34
 

Tampak Patra M Zen sebagai Penasihat Hukum Irsanto Ongko.(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol.Dedi Prastyo akan mengkaji Status DPO Irsanto Ongko menyusul amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 20/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan permohonan Prapradilan diterima untuk mencabut status tersangka.

"Ya saya akan sampaikan ke Bareskrim untuk mempelajari hal tersebut, " ujar Dedi saat dihubungi, Kamis (16/5).

Untuk mempelajari tersebut, katanya, pihak Bareskrim akan mengkaji terlebih dahulu amar putusan PN. Jakarta Selatan tersebut. "Tentu dari Bareskrim akan mengaji ya," imbuhnya.

Sebelumnya pada, Senin, 13 Mei 2019 lalu, Kuasa Hukum Irsanto Ongko mendatangi Direktorat Tindak Pidana Mabes Polri untuk meminta pencabutan status kliennya yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan pencegahan ke luar negeri atas kasus ditetapkan tersangka, karena diduga memberi keterangan palsu pada persidangan perdata di PN Jakarta Pusat pada 25 Februari 2004 lalu.

Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.20/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel Mengenai putusan Prapradilan terhadap Irsanto Ongko selaku tersangka, berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 10 September 2015 telah Daluarsa dianggap Penasehat Hukum Terlapor Patra M Zen.

Irsanto Ongko ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan memberikan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana diatur Pasal 242 ayat (1) dan (3) KUHP, dan Atas penetapan tersangka itu, Irsanto mengajukan gugatan praperadilan dan telah dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam keterangannya Penasihat Hukum Irsanto Ongko, Patra M Zen telah mengirimkan surat agar status DPO dan pencekalan kliennya dicabut, dan itu telah dilakukan sebanyak 2 kali pada 11 April 2019 dan 29 April 2019 kepada Dit Tipidter Bareskrim Polri. Namun, sampai saat ini, surat itu belum mendapatkan respon dari penyidik, terangnya (16/5).(bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Pemalsuan
 
  Diduga Palsukan Surat Kuasa Gugatan Perkara, 2 Pengacara Dilaporkan ke Polisi
  Sejumlah Fakta Keanehan Terungkap di Sidang Kasus PT Hosion Sejati
  Sidang Pemalsuan Dokumen Asuransi Terus Tertunda
  Mabes Polri Mengkaji Status DPO Irsanto Ongko, Menyusul Prapradilannya Dikabulkan
  Polisi Menangkap Mafia Tanah, Oknum Camat, Kades dan Sekdes Memalsukan AJB
 
ads

  Berita Utama
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua

PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

 

  Berita Terkini
 
Pengadaan Mobil Dinas Baru Bukti Jokowi Gagal Jalankan Politik Anggaran

Kapolres, Dandim Jakpus Gelar Silaturahmi Kamtibnas dengan Warga Papua di Jakarta

Bagir Manan: Saatnya Laksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Secara Benar

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

KPK Tetapkan Jaksa Satriawan sebagai Tersangka Kasus Suap Lelang Proyek TP4D

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2