Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Mahyudin: Kontestasi Pilpres Jangan Terjebak Politik Identitas
2018-09-27 07:52:57
 

 
BOGOR, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Dr. Mahyudin, ST., MM., mengingatkan agar kita berhati-hati menghadapi tahun politik sekarang ini. "Kita harus betul-betul menjaga persatuan. Jangan terjebak pada politik identitas yang membawa-bawa ras, suku, agama, dan antargolongan. Kita harus menentukan pilihan yang cocok dengan hati nurani," ungkap politisi Partai Golkar asal Kalimantan Timur ini.

Mahyudin mengemukakan hal itu ketika menyampaikan pengantar sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Kemuning, Kompleks Balai Kota Bogor, Selasa pagi (25/9). Di depan sekitar ratusan peserta sosialisasi yang terdiri dari ibu-ibu pengajian, pemuda, pengemudi ojek online, dan masyarakat Kota Bogor, Mahyudin menyatakan bahwa persaingan di bawah cukup keras.

Untuk menghindari agar masyarakat tidak terbawa-bawa ke politik identitas, menurut Mahyudin, masyarakat harus cerdas. "Saya kira para calon presiden mengerti bahaya politik identitas, dan mereka tidak melakukan itu," kata Mahyudin. Tapi, sulit dikontrol tim suksesnya di bawah. "Karena saking bersemangat untuk meraih target menang, mereka menghalalkan segala cara," katanya.

Nah, tugas MPR, menurut Mahyudin, adalah memberi pencerahan kepada masyarakat agar mereka memahami apa itu yang nama politik SARA, apa itu hoax, apa itu fitnah, dan sebagainya. Melalui kegiatan Sosialiasi Empat Pilar MPR, Mahyudin mengajak para peserta agar dalam menentukan pilihannya terlebih dulu melihat program yang ditawarkan oleh setiap calon.

"Jadi, yang penting bagi para calon adalah adu program, adu ide dan gagasan, bukan adu politik identitas," ujar Mahyudin. Maka, tambah Mahyudin, sebelum menentukan pilihan maka kita harus mengetahui dulu program masing-masing calon. Dan, apakah program yang ditawarkan itu bermanfaat bagi masyarakat atau bagaimana. "Saya kita itu ukurannya," tandas Mahyudin.

Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga menjelaskan bahwa banyak masalah bangsa ini yang harus diberantas bersama. Demokrasi berbiaya tinggi, misalnya, ternyata melahirkan koruptor. Hanya presiden yang belum tersentuh KPK, sedangkan lembaga lain seperti gubernur, bupati/walikota, DPR/DPRD, MK, dan sebagainya hampir semuanya sudah berurusan dengan KPK.

Anehnya, menurut Mahyudin, koruptor sudah tidak lagi punya rasa malu. Ditangkap oleh KPK dan sudah mengenakan pakaian tahanan oranye, para koruptor ini malah melempar senyum dan melambaikan tangan. Maka itu, tandas Mahyudin, korupsi harus kita perangi, dan harus kita berantas bersama. Dia menyebut, Indonesia sekarang ini darurat korupsi.

Masih banyak permasalahan lainnya yang dihadapi bangsa Indonesia. Seperti kurangnya keteladanan, penegakan hukum yang tidak maksimal sehingga muncul istilah tumpul ke atas tajam ke bawah, dan lemahnya pemahaman terhadap agama sehingga menimbulkan radikalisme. "Radikalisme ini muaranya terorisme," kata Mahyudin.

Perlu diketahui sosialisasi Empat Pilar di Bogor ini diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Front Kesatuan Pemuda Bugis Makassar (FKPBM) Jawa Barat. Selain Mahyudin, ikut memberikan materi sosialisasi adalah anggota MPR/DPR Fraksi Partai Golkar Dr. H. Deding Ishak, SH., MM.(MPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Politik
 
  Dalam Kontestasi Politik, Buzzer Dapat Predikat Negatif
  Mahyudin: Kontestasi Pilpres Jangan Terjebak Politik Identitas
  Enggan Buru-buru Menikah, Tasya Kamila Tertarik Terjun ke Politik
  Muhammadiyah Ajak Pimpinan Parpol Komitmen Memajukan Kepentingan Bangsa daripada Hasrat Praktis Politik
  Ketua DPR: Politik Biaya Tinggi Merupakan Salah Satu Pemicu Korupsi di Indonesia
 
ads

  Berita Utama
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan

Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

 

  Berita Terkini
 
Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik

2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan

Ketum Airlangga Hartarto: Rakornis Bappilu Golkar Siap Atur Strategi Kemenangan Pemilu 2019

IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2