Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Mahyudin: Kontestasi Pilpres Jangan Terjebak Politik Identitas
2018-09-27 07:52:57
 

 
BOGOR, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Dr. Mahyudin, ST., MM., mengingatkan agar kita berhati-hati menghadapi tahun politik sekarang ini. "Kita harus betul-betul menjaga persatuan. Jangan terjebak pada politik identitas yang membawa-bawa ras, suku, agama, dan antargolongan. Kita harus menentukan pilihan yang cocok dengan hati nurani," ungkap politisi Partai Golkar asal Kalimantan Timur ini.

Mahyudin mengemukakan hal itu ketika menyampaikan pengantar sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Kemuning, Kompleks Balai Kota Bogor, Selasa pagi (25/9). Di depan sekitar ratusan peserta sosialisasi yang terdiri dari ibu-ibu pengajian, pemuda, pengemudi ojek online, dan masyarakat Kota Bogor, Mahyudin menyatakan bahwa persaingan di bawah cukup keras.

Untuk menghindari agar masyarakat tidak terbawa-bawa ke politik identitas, menurut Mahyudin, masyarakat harus cerdas. "Saya kira para calon presiden mengerti bahaya politik identitas, dan mereka tidak melakukan itu," kata Mahyudin. Tapi, sulit dikontrol tim suksesnya di bawah. "Karena saking bersemangat untuk meraih target menang, mereka menghalalkan segala cara," katanya.

Nah, tugas MPR, menurut Mahyudin, adalah memberi pencerahan kepada masyarakat agar mereka memahami apa itu yang nama politik SARA, apa itu hoax, apa itu fitnah, dan sebagainya. Melalui kegiatan Sosialiasi Empat Pilar MPR, Mahyudin mengajak para peserta agar dalam menentukan pilihannya terlebih dulu melihat program yang ditawarkan oleh setiap calon.

"Jadi, yang penting bagi para calon adalah adu program, adu ide dan gagasan, bukan adu politik identitas," ujar Mahyudin. Maka, tambah Mahyudin, sebelum menentukan pilihan maka kita harus mengetahui dulu program masing-masing calon. Dan, apakah program yang ditawarkan itu bermanfaat bagi masyarakat atau bagaimana. "Saya kita itu ukurannya," tandas Mahyudin.

Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga menjelaskan bahwa banyak masalah bangsa ini yang harus diberantas bersama. Demokrasi berbiaya tinggi, misalnya, ternyata melahirkan koruptor. Hanya presiden yang belum tersentuh KPK, sedangkan lembaga lain seperti gubernur, bupati/walikota, DPR/DPRD, MK, dan sebagainya hampir semuanya sudah berurusan dengan KPK.

Anehnya, menurut Mahyudin, koruptor sudah tidak lagi punya rasa malu. Ditangkap oleh KPK dan sudah mengenakan pakaian tahanan oranye, para koruptor ini malah melempar senyum dan melambaikan tangan. Maka itu, tandas Mahyudin, korupsi harus kita perangi, dan harus kita berantas bersama. Dia menyebut, Indonesia sekarang ini darurat korupsi.

Masih banyak permasalahan lainnya yang dihadapi bangsa Indonesia. Seperti kurangnya keteladanan, penegakan hukum yang tidak maksimal sehingga muncul istilah tumpul ke atas tajam ke bawah, dan lemahnya pemahaman terhadap agama sehingga menimbulkan radikalisme. "Radikalisme ini muaranya terorisme," kata Mahyudin.

Perlu diketahui sosialisasi Empat Pilar di Bogor ini diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Front Kesatuan Pemuda Bugis Makassar (FKPBM) Jawa Barat. Selain Mahyudin, ikut memberikan materi sosialisasi adalah anggota MPR/DPR Fraksi Partai Golkar Dr. H. Deding Ishak, SH., MM.(MPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Politik
 
  Quick Count Jangan Jadi Alat Proganda Memframing Angka Hasil Real Count yang akan Dihitung KPU
  Mahasiswa Dituntut Lebih Peduli Politik Indonesia
  Generasi Muda Jangan Apatis Terhadap Politik
  Ketua DPR Imbau Elit Politik Kedepankan Persaingan yang Bermartabat
  Ketua DPR Tegaskan Komitmen DPR Jalankan Fungsi di Tahun Politik
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

Krisis Teluk: AS Meluncurkan Serangan Siber terhadap Sistem Senjata Iran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2