Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Donald Trump
Mantan Bos FBI Selidiki Dugaan Hubungan Trump dan Rusia
2017-05-19 09:06:15
 

Robert Mueller adalah mantan jaksa yang memimpin FBI dari 2001 hingga 2013.(Foto: Istimewa)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Seorang mantan direktur Biro Investigasi Federal (FBI) diangkat Kejaksaan Agung Amerika Serikat untuk memimpin penyelidikan terhadap dugaan keterkaitan Rusia dalam pilpres AS dan kampanye Donald Trump.

Saat mengumumkan pengangkatan Robert Mueller, Wakil Jaksa Agung, Rod Rosenstein, mengatakan bahwa penting menunjuk seseorang di luar sistem pemerintahan demi melayani kepentingan publik.

"Kepentingan publik mengharuskan saya menempatkan penyelidikan ini di bawah kewenangan seseorang yang bisa melaksanakan tugasnya secara independen di luar rantai komando," kata Rosenstein.

Menanggapi pengangkatannya, Mueller berkata singkat. "Saya menerima tanggung jawab ini dan akan melaksanakannya dengan kemampuan terbaik saya."

Mueller menjabat direktur FBI selama 12 tahun di bawah Presiden George W Bush dan Barack Obama. Pria berusia 72 tahun itu adalah direktur FBI terlama kedua setelah pendiri lembaga itu, J Edgar Hoover.

Mueller akan mengumumkan pengunduran diri dari posisinya dari sebuah firma hukum swasta untuk menghindari konflik kepentingan.

Seruan agar penyelidikan khusus dan independen telah diserukan berbagai kalangan sejak Presiden Donald Trump memecat James Comey dari jabatannya sebagai direktur FBI, pekan lalu.

Harian the New York Times melaporkan bahwa, sebelum dipecat, Comey sempat diminta Trump untuk menghentikan penyelidikan terhadap Michael Flynn yang mundur sebagai penasihat keamanan nasional. Flynn dituding melobi Rusia sebelum menerima jabatan dari Trump.

Dengan diangkatnya Robert Mueller, dugaan kaitan antara tim kampanye Trump dan Rusia bakal diselidiki. Sejumlah badan intelijen AS meyakini Moskow membocorkan berbagai informasi saat pilpres AS berlangsung untuk keuntungan Trump.

Sementara, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta Biro Investigasi Federal (FBI) untuk menghentikan penyelidikan soal dugaan keterkaitan Rusia dengan mantan penasihat keamanan nasional, Michael Flynn.

"Saya harap Anda bisa abaikan ini, biarkan Flynn berlalu," kata Trump kepada James Comey pada pertemuan di Gedung Putih pada Februari. Saat itu Comey masih menjabat sebagai direktur FBI, sebelum dipecat pekan lalu.

Perkataan Trump itu dicatat Comey dalam sebuah memo sesaat setelah rapat, satu hari setelah Michael Flynn mundur sebagai penasihat keamanan nasional Trump. Flynn dituding melobi Rusia sebelum menerima jabatan dari Trump.

Gedung Putih membantah bahwa Trump pernah menyuruh Comey menghentikan penyelidikan terhadap Flynn.

"Presiden berulang kali mengutarakan pandangannya bahwa Jenderal Flynn adalah seorang pria terpuji yang melayani dan melindungi negara kita, tapi presiden tidak pernah meminta Comey atau siapapun untuk mengakhiri investigasi apapun, termasuk investigasi yang melibatkan Jenderal Flynn," sebut pernyataan itu.

Perkataan Trump kepada Comey tentang penyelidikan Flynn dilaporkan pertama kali oleh surat kabar the New York Times. Laporan itu mengemuka sepekan setelah Comey dipecat terkait penanganannya terhadap dugaan bahwa Hillary Clinton menggunakan server email pribadi saat menjabat Menteri Luar Negeri.

Pemecatan Comey cukup menghebohkan dan menuai tudingan bahwa Presiden Trump berupaya menyembunyikan dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS serta dugaan keterkaitan Moskow dengan sejumlah rekanan dan bawahan Trump.

Michael FlynnHak atas fotoREUTERS
Image captionMichael Flynn dituding menjalin kontak dengan Rusia sebelum menjabat penasihat keamanan nasional.

Siapa Michael Flynn?

Flynn adalah seorang veteran Angkatan Darat berpangkat letnan jenderal.

Setelah Trump dilantik menjadi presiden pada Januari 2017, Flynn diangkat sebagai penasihat keamanan nasional.

Namun, pada Desember 2016, Flynn diketahui berbincang dengan Duta Besar Rusia untuk AS, Sergei Kislyak, melalui telepon. Dalam perbincangan itu, Flynn dituding mendiskusikan tentang sanksi AS terhadap Rusia.

Jika tuduhan itu benar, maka Flynn telah melakukan tindakan melanggar hukum dalam melakukan diplomasi AS karena ia masih warga biasa saat kontak dilakukan. Bahkan, Trump belum dilantik secara sah menjadi presiden menggantikan Barack Obama, meski hasil pilpres menyatakan Trump sebagai pemenang.

Dalam surat pengunduran dirinya, Flynn mengatakan dia "secara tak terhindarkan memberi tahu wakil presiden terpilih dan lainnya dengan informasi tidak lengkap terkait percakapan dengan duta besar Rusia melalui telepon."(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Donald Trump
 
  Pidana Kebencian terhadap Muslim di AS 'Naik Tajam' Setelah Donald Trump Menang
  Johnny Depp Ingin 'Membunuh' Donald Trump?
  Mantan Bos FBI Selidiki Dugaan Hubungan Trump dan Rusia
  Donald Trump Ditekan Segala Arah agar Beri Bukti, Jangan Cuma Main Tuduh ke Obama
  Pengacara Donald Trump Tuntut Snoop Dogg Segera Minta Maaf
 
ads

  Berita Utama
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat

Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Jaya dan APPI Menggelar Sarasehan dan Dialog UU No 42/1999 Jaminan Fidusia

Faisal Haris Siap Somasi Pelaku Rekam & Sebarkan Video Shafa Labrak Jennifer Dunn

Bakamla RI Luncurkan Kapal Baru KN Tanjung Datu 1101

TNI dan ADF Gelar Latihan Bersama Garuda Kookaburra 2017

Usulan KEK Meikarta Berpotensi Merugikan Keuangan Negara

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2