Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Kaltara
Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara
2018-03-14 01:03:52
 

Ilustrasi. Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin.(Foto: Istimewa)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin yang sebelumnya menjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Nunukan didakwa melakukan tindak pidana korupsi, Budiman diduga menyalahgunakan wewenangnya pada proses pembebasan lahan seluas 62 hektare senilai Rp 7, 06 Milyar. Terdakwa Budiman secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dituntut selama 7 tahun 6 bulan penjara.

Sidang yang digelar Senin (12/3) kemarin tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU ) Ali Mustofa SH dari Kejaksaan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada sidang Kasus Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa, terdakwa Budiman Arifin yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan proyek pengadaan tanah tahun 2004 selaku Pengguna Anggaran (PA) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam amar tuntutannya JPU, Ali Mustafa mengatakan, "terdakwa terbukti dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) Kesatu".

Sidang digelar dengan Majelis Hakim yang dipimpin Ir. Abdul Rahman Karim, SH didampingi Hakim Anggota Maskur,SH dan Ukar Priyambodo,SH.MH. Selain menuntut terdakwa Budiman Arifin selama 7 tahun dan 6 bulan, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp200 Juta, subsidair 6 bulan kurungan penjara.

Mendengar tuntutan selama 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, terdakwa Budiman Arifin yang juga mantan Bupati Bulungan dua periode itu tertunduk lemas, seolah tak berdaya.

Oleh majelis hakim menerima tuntutan Jaksa penuntut Umum memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan pada sidang berikutnya.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait > Kaltara
 
  Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara
  Saat akan Upacara HUT KORPRI dan HUT PGRI Wagub Kaltara Ngamuk
  Martin Billah Resmi Jadi Tersangka kerusuhan Pilgub Kaltara
  Cawagub Martin Billa Diperiksa Polda Kaltim Terkait Kerusuhan di Kaltara
  Demo Anarkis Tolak Hasil Pilkada, Massa Bakar Kantor Gubernur Kaltara
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Survei LSI Menangkan Pasangan No 3 Isran Noor - Hadi Mulyadi Pilgub Kaltim 2018

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule

Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2