Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    

Mantan Bupati Nias Selatan Terancam Lima Tahun Bui
Tuesday 08 Nov 2011 14:23:21
 

Mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia terancam hukuman penjara selama lima tahun. Terdakwa dianggap telah melakukan penyuapan Rp 99,9 juta terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saut Hamonangan Sirait. Suap ini dimaksudkan, agar KPK dapat membantu mengesahkannya sebagai calon Bupati Nias dalam Pemilukada 2011.

Demikian dakwaan yang disampaikan JPU I Kadek Wiradana dalam perisdangan perkara tersebut yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/11). Atas dakwaan ini, terdakwa Fahuwusa mengaku berkeberatan. Ia melalui tim kuasa hukumnya akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) dalam persidangan Selasa (15/11) pekan depan.

Dalam surat dakwaan, JPU Wiradana menyebut bahwa terdakwa Fahuwusa Laia untuk menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saut Hamonangan Sirait. Agar suap yang diberikannya tidak ditolak Saut, terdakwa Fahuwusa membungkus uang Rp 99,9 juta itu dengan tas kertas motif kembang berwarna merah kecokelatan.

Fahuwusa selanjutnya mengaku kepada Saut bahwa tas yang diberikannya itu berisi kue kelapa khas Nias Selatan. Setelah dibuka, Saut sangat kaget karena tas itu berisi uang untuk menyuapnya. Pemberian "kue kelapa" itu berlangsung pada 13 Oktober 2010 dan bertempat di kantor KPU Pusat. Meski ditolak Saut, Fahuwusa malah meninggalkan tas berisi uang tersebut di meja kerja Saut. Dia pun kemudian melenggang pergi meninggalkan ruangan Saut.

Ternyata uang suap Rp 99,9 juta diberikan Fahuwusa, agar KPU membantu mengesahkannya menjadi calon Bupati Nias Selatan untuk periode 2011-2016. Pasalnya, Fahuwusa, incumbent yang berpasangan dengan Rachmat Alyakin, dicoret dari daftar calon bupati Nias Selatan karena tidak memiliki ijazah SMA.

Pemberian uang kepada Saut juga dimaksudkan, agar KPU bisa menganulir keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara (Sumut) mengenai pemecatan empat anggota KPUD Nias Selatan. Fahuwusa menginginkan agar keempat anggota KPUD tersebut diangkat kembali. Politisi Partai Demokrat itu juga meminta, agar KPU membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPUD Sumut yang memecat empat anggota KPUD Nias Selatan.

Penyuapan ini pun langsung dilaporkan Saut kepada KPK. Anggota KPU Bidang Pengawasan tersebut melaporkan uang dari Fahuwusa sebagai penerimaan gratifikasi. Atas perbuatannya itu, terdakwa Fahuwusa dijerat telah melanggar Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 13 Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Ia pun terancam dipidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun serta denda paling banyak Rp 250 juta.(tnc/spr)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu

 

  Berita Terkini
 
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Andi Arief Sarankan Prabowo Bentuk Komisi Pencari Fakta Kecurangan Pemilu 2019

Pasca Pemilu, Camat Maje Himbau Jaga Persatuan

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2