Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Advokat
Masih Magang, Eko Sumiharsono Sudah Mengaku sebagai Pengacara
2018-02-14 06:43:57
 

Tampak Eko Sumiharsono saat memegang surat bersama kliennya.(Foto: Istimewa)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tindakan seorang yang mengaku berprofesi Pengacara atau Advokat yakni Eko Sumiharsono, SH. MH terbilang nekat, karena diduga telah melakukan praktek sebagai Pengacara serta sudah berani membuat papan nama prakek dirinya sebagai seorang Pengacara, padahal ia belum lulus dalam ujian profesi Advokat serta belum pernah diambil sumpahnya oleh badan yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan Tinggi.

Advokat adalah profesi yang terhormat untuk membantu mendampingi kliennya dalam suatu kasus, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain harus dinyatakan lulus dalam ujian sebagai seorang Advokat atau penasihat hukum oleh suatu organisasi pengacara, ia juga harus terlebih dulu diambil sumpah jabatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan harus memiliki Surat Berita Acara Sumpah (BAS).

Berdasarkan informasi yang diperoleh pewarta BeritaHUKUM.com, Eko panggilan akrab Eko Sumiharsono yang sebelumnya sebagai seorang yang aktif dibidang Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM), ia tiba-tiba menyandang gelar SH dan MH serta memproklamirkan dirinya sebagai seorang pengacara dengan menyandang jabatan sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pesut Mahakam yang dikukuhkan pada 12 Oktober 2017.

Demikian juga dirinya mengaku sebagai Pengacara dibawah naungan Lembaga Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) cabang Samarinda versi Ketua Hendrich Juk Abeth SH.M hum. Sehingga ia diduga nekat melakukan praktek dalam mendampingi kliennya. Namun belakangan tindakannya diketahui bahwa Eko Sumiharsono SH, MH belumlah menjadi seorang profesi Pengacara profesional yang berdasarkan Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, namun ia kedudukannya masih sebagai Pengacara Magang.

Sementara, Kepala Bidang Hukum Pengadilan Tinggi Kaltim, Slamet saat di konfirmasi media ini di ruang kerjanya pada, Senin (12/2) pagi mengatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan dibuku register dan Berita Acara Sumpah (BAS) dari tahun 2016 hingga Januari 2018, baik dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) maupun Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tidak ada nama Eko Sumiharsono, SH. MH yang diambil sumpahnya, sehingga kalau sudah mengaku sebagai Pengacara ya perlu di pertanyakan dari mana, tegas Slamet.

Sedangkan, Eko Sumiharsono yang didampingi Ketua Paradi cabang Samarinda Hendrik Juk Abeth, SH. MH yang dikonfirmasi pewarta saat di kantin Pengadilan Negeri Samarinda pada, Senin (12/2) siang, Eko mengaku bahwa dirinya memang bukanlah seorang profesi Pengacara yang telah memiliki izin, namun hanya sebagai Pengacara Magang dan mengaku dibawah naungaan Peradi.

"Saya bukan pengacara, saya masih magang," ujar Eko singkat.

Ketika ditanyakan pewarta terkait dirinya bukanlah sebagai seorang Pengacara namun sudah berani membuatkan papan nama dirinya sebagai seorang Pengacara atau penasihat hukum dengan menggunakan kop surat dirinya sebagai pengacara, Eko lalu mengatakan bahwa kalau itu salah, maka ia akan menarik surat yang telah dikirimkan ke kedua lembaga peradilan tersebut dan bersedia akan membongkar papan nama yang telah di pasang tersebut.

"Mengenai surat yang ke Kejati Kaltim dan ke Jamwas Kejaksaan Agung saya akan tarik kembali, papan nama juga akan saya bongkar," ujar Eko.

Disamping itu Ketua Peradi Kota Samarinda Hendrik, menegaskan bahwa Eko Sumiharsono bukanlah Pengacara karena belum diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Eko masih magang jadi tidak bisa beracara sendiri untuk mendampingi kliennya. setidaknya magangnya 2 tahun baru bisa dilantik atau diambil sumpah sebagai Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Terkait lembaga Peradi yang menaungi Eko, Hendrik menegaskan itu salah dan tidak dibenarkan, maka saya akan berikan sanksi, tegas Hendrik.

"Masih magang namun sudah mengirim surat dengan kop surat sebagai pengacara dan papan namanya sebagai seorang pengacara itu salah dan tidak dibenarkan. Saya akan memberikan sanksi hukuman," pungkas Hendrik.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran

Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk

 

  Berita Terkini
 
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan

Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2