Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Golkar
Megawati Minta Jatah Banyak, Akbar Tanjung: Seharusnya Presiden Dihormati
2019-08-12 07:28:40
 

Akbar Tanjung Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung merespons pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta kursi Menteri lebih banyak di Kabinet Jokowi-Maruf.

Menurutnya, pemilihan Menteri di kabinet 2019-2024 adalah hal mutlak Presiden Jokowi untuk menentukan.

"Terkait pemilihan pembantu presiden tentu saja kita melihat dari perspektif bahwa itu adalah memang hak prerogatif presiden. Karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan siapa yang akan jadi menteri," ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8).

Soal sikap Mega yang disampaikan di Kongres V PDIP, mantan Ketua DPR RI ini menilai seharusnya posisi Jokowi yang berada dalam acara tersebut dihormati.

"Kalau di depan kita ada presiden, tentu kita memosisikan presiden sebagai kepala negara. Tentu harus menggambarkan bahwa kita menghormati beliau sebagai presiden," tegas Akbar Tanjung, mantan Ketua Umum partai Golkar ini.

Ia mengamini saat ini Jokowi dihadapkan dengan keinginan sejumlah parpol pendukung yang mengusulkan sosok calon menteri di kabinet baru. Oleh karenanya, ia yakin presiden tak akan mengenyampingkan aspirasi parpol yang berjuang memenangkannya bersama dengan Wakil Presiden terpilih, KH Maruf Amin dalam menentukan susunan kabinet.

"Saya yakin pasti presiden akan menjadikan mempertimbangkan untuk mengisi jabatan menteri dalam periode yang akan datang ini. Oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja," tandasnya.

Dalam Kongres V PDIP, Mega meminta jatah menteri di kabinet lebih dari empat. Permintaan tersebut disampaikan karena partai berlambang kepala banteng itu menjadi parpol pemenang di Pemilu 2019 kemarin. (rmol.id/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023

 

  Berita Terkini
 
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

KPK Salah Jalan

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2