Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Mekanisme Dumas Menjadi Sorotan Komisi III DPR
2017-09-13 07:46:09
 

Komisi III DPR RDP dengan KPK.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman mempertanyakan terkait ribuan pengaduan masyarakat (dumas) yang dialamatkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun tidak semuanya diproses. Termasuk tahapan proses penanganan kasus mulai dari laporan masyarakat hingga ke pengadilan.

"Siapa yang mengusulkan kasus itu ditolak atau diteruskan? Apa kriterianya? Bagaimana mekanisme membuat keputusan di tingkat pimpinan? Kami ingin tahu proses ini secara detail mulai dari awal sampai akhir," kata Benny saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Komisioner KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Politisi F-PD itu juga mempertanyakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK selama ini, cenderung tebang pilih terhadap kasus-kasus dan pejabat tertentu.

"Untuk OTT ini, siapa yang memerintahkan itu. Bagaimana mengambil keputusan, dirapatkan atau tidak di tingkat pimpinan. Siapa yang mengusulkan pejabat tertentu jadi objek," tanya Benny.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan KPK menerima banyak aduan kasus dari masyarakat melalui satuan tugas (Satgas) Pengaduan Masyarakat (Dumas).

"Sehingga laporan dan aduan itu akan dipilih-pilih lagi, apakah masuk kategori tindak pidana korupsi atau laporan lainnya. Sementara OTT, adalah berdasarkan laporan masyarakat lalu kemudian dipantau dan lakukan penyadapan," jelas Syarif.

Khusus untuk OTT, pihaknya mencari yang paling lengkap alat bukti dari semua informasi. Tidak OTT dilakukan penyadapan. Ia juga membantah pihaknya memilih kasus-kasus tertentu untuk dilakukan OTT.

"Tidak ada pilih- pilih. Ini lebih berat atau lebih ringan. OTT hanya 10 persen saja dari kasus yang ditangani KPK," imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menambahkan, tahapan-tahapan yang dilakukan KPK terkait pengaduan masyarakat selama ini yang dilakukan KPK diawali dari laporan masyarakat.

"Satu tahun KPK menerima 7 ribuan laporan. Tidak semuanya terkait tindak pidana korupsi, tapi juga ada KDRT, kehilangan, sehingga disaring Direktorat Pengaduan Masyarakat atau Dumas," jelas Basaria menjelaskan.

Untuk kasus yang terkait korupsi, lanjut Basaria, akan ditindak KPK tapi yang ada indikasi kerugian negara saja. Sementara kasus yang bukan tindak pidana korupsi akan dikirim ke pihak kepolisian dan Kejaksaan. Untuk laporan terkait pelanggaran administrasi akan dikirim ke Kementerian terkait.

"Kalau tindak pidana korusi dipilah lagi, ini kewenangan KPK atau tidak. Laporan-laporan itu akan diproses jika dianggap memiliki alat bukti yang cukup. Sehingga yang hanya melaporkan saja tanpa alat bukti yang cukup, maka tidak akan diproses," imbuhnya.(sf,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik

3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika

Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2