Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Fahri Hamzah
Melawan, Fahri Hamzah Ungkap 6 Kebohongan Publik Sohibul Iman
2016-04-10 21:11:01
 

"Saya akan menggunakan hak saya untuk menggunakan jalur hukum mengenai masalah ini," @Fahrihamzah.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melakukan pemecatan membuat Fahri Hamzah meradang. Dibantu para penasihat hukum, ia menyusun 6 poin yang mengindikasikan bahwa Presiden PKS Sohibul Iman telah melakukan kebohongan publik.

Poin-poin itu sekaligus jawaban Fahri atas enam kesalahan yang diterbitkan oleh PKS di laman resminya. Fahri menganggap kesalahan yang dituduhkan kepadanya tak sesuai proses sesungguhnya yang terjadi selama ini.

"Itu ditandatangani oleh Presiden PKS, maka Presiden PKS dapat saya tuduh melakukan kebohongan publik dan tak boleh pejabat negara melakukan kebohongan publik," tuding Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/4) lalu.

Pertama, pernyataannya tentang anggota dewan rada-rada bloon yang dipermasalahkan PKS dianggapnya tak tepat. Sebab, pernyataan itu hanya metafor ilmiah tentang tugas dan fungsi sistem pendukung. Fahri hendak mengingatkan bahwa seorang wakil rakyat tidak dipilih karena dia sangat pintar, tapi dipilih karena kemampuan khusus yang dimilikinya.

"Maka, saya berargumen tentang sistem pendukung dan bikin surat klarifikasi ke MKD dan tidak pernah diperiksa. MKD datang ke kita hanya concern soal mekanisme di MKD yang belum selesai dan menyampaikan karena banyak masalah, maka lebih baik berhati-hati. Kalau ada keputusan MKD saya harusnya terima," sebutnya.

Kedua, lanjut Fahri, PKS mempermasalahkan pernyataannya yang meminta DPR membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, tuduhan tersebut tak memiliki alat bukti karena selama ini DPR selalu mengikuti keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal revisi UU KPK.

"Sikap DPR, kalau Presiden enggak mau, kita juga enggak mau, dan delik ini dikarang belakangan, saya tak pernah dipersoalkan ini," ucapnya.

Selanjutnya tuduhan bahwa Fahri "pasang badan" soal pembangunan gedung baru DPR. Fahri beralasan, dia selama ini dipilih sebagai Ketua Tim Impelentasi Reformasi DPR yang disahkan dalam paripurna yang juga diikuti Fraksi PKS. Anehnya, selama ini jabatannya itu tak pernah dipermasalahkan oleh partai.

"Saat ditunjuk dan dalam paripurna ada PKS dan semua setuju tidak ada interupsi soal pembentukan tim ini, dan di sini saya dibilang pasang badan. Saya hanya mempresentasikan ide besar dan dengan itu lahirlah satu konsep dasar yang disepakati paripurna, PKS ada di paripurna, tidak ada interupsi, delik datang belakangan buat saya," ungkapnya.

Keempat, Fahri juga membantah dituding mengejek para anggota dewan yang menolak revisi UU KPK sebagai orang sok pahlawan. "Kalau kita saling kritik kok jadi dosa besar? Kenapa kalau Mister Tiffatul sendiri yang berkali kontroversi bukan dosa besar?" sebutnya.

Kelima, Fahri juga membantah pernah menyebut tunjangan DPR selama ini kurang.

Terakhir keenam, Fahri juga tak terima disalahkan karena membela mantan Ketua DPR Setya Novanto. Menurutnya, selama ini Setnov tak pernah melakukan kesalahan karena Kejaksaan juga sudah menghentikan kasus tersebut.(sus/okezone/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Fahri Hamzah
 
  Fahri Ingatkan Presiden Tidak Terlibat Proses Hukum yang Dihadapi KPK
  Fahri Hamzah: Kita Harus Terus Kritis pada Negara
  Fahri Hamzah Laporkan Larangan Live Streaming Ceramah Agama Ke Wapres
  Bahas Masalah Kebangsaan, Fahri Hamzah Temui Gubernur Sulsel
  Fahri Hamzah: Saya Tidak Menggugat Partai tetapi Petugas Partai
 
ads

  Berita Utama
Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru

Kombes M Iqbal Kini Resmi Menjabat Karo Penmas Divisi Humas Polri

Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

 

  Berita Terkini
 
Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru

Kombes M Iqbal Kini Resmi Menjabat Karo Penmas Divisi Humas Polri

Jelang Pilkada Serentak 2018, Polda Jatim Gelar Sispam

Mintarsih A. Latief Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel ke Bawas MA

Budi Waseso Diminta Turun Gunung ke Pilkada Jateng, Relawan Pendukung Terbentuk

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2