Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Rupiah
Melemahnya Rupiah Akibat Fundamental Ekonomi Indonesia Belum Kuat
2018-09-08 17:40:28
 

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan saat diskusi DIalektika Demokrasi di Media Centre DPR, Senayan.(Foto: Arief/km)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), selain karena adanya krisis global, juga karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang belum kuat. Krisis global itu, seperti krisis yang melanda Turki bahkan sampai ke Argentina.

Hal itu diungkapkannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'Pelemahan Rupiah: Dampak dan Solusinya' di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9). Selain Heri, hadir juga Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (F-PG), Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari (F-PDI Perjuangan), dan Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal (F-PKS) sebagai pembicara.

Namun di sisi lain, ia melihat ada joke yang menyebutkan, saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp 12.000 melemah ke angka Rp 13.000, itu karena pengaruh The Fed. Kemudian saat di level Rp 13.000 ke Rp 13.500, karena dipengaruh geopolitik. Lalu saat rupiah melemah ke angka Rp 13.500 ke Rp 14.000, imbas dari perang dingin antara China dan Amerika. Saat di level Rp 14.000 ke Rp 14.500, merupakan dampak dari krisis Turki.

"Dan ketika menyentuh level lebih dari Rp 15.000, karena Argentina. Saya pikir sih, memang betul kalau kita memang emerging market itu pasti akan berimbas. Tetapi kembali lagi pada fundamental ekonomi kita. Kalau fundamental ekonomi kita kuat, rasanya hal ini tidak perlu kita khawatirkan," jelas Heri.

Tapi sayangnya, lanjut politisi Partai Gerindra itu, fundamental Indonesia belum kuat. Dan ini terkesan sering ditutup-tutupi. Heri mencontohkan beberapa waktu lalu, dimana Presiden menyampaikan RAPBN 2019 beserta Nota Keuangannya dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, dikatakan terjadi defisit APBN sampai tiga persen.

"Namun apa yang terjadi, Nota Keuangan yang disampaikan dengan anggaran lebih dari Rp 2.400 triliun, bukannya membuat mata uang rupiah membaik, malah terus menurun. Nampaknya ada sesuatu yang patut dibuka dan diketahui bersama, bahwa faktor fundamental kita memang kurang kuat," tegas Heri.

Politisi dapil Jawa Barat ini menyarankan agar Pemerintah membuat sebuah kebijakan berupa peraturan, bukan sekedar imbauan kepada para eksportir untuk menukarkan dolarnya dalam bentuk rupiah. Pasalnya, tidak sedikit eksportir yang mendapat bantuan modal dari Indonesia dalam bentuk mata uang rupiah. Namun ketika mengekspor barang, mereka mendapatkan uang dalam bentuk dolar AS, dan mereka tidak ingin menukarkannya lagi ke dalam rupiah.

"Pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan, kalau perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), dan bukan sekedar imbauan kepada para eksportir untuk menukarkan dolarnya ke rupiah. Hal itu bisa membuat dolar berkurang dari Indonesia, dan rupiah pun akan menguat," pungkasnya.(ayu/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Rupiah
 
  IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
  Dampak Depresiasi Rupiah Berpotensi Besar Berujung PHK
  Rupiah Kian Terpuruk Hingga 15.299, Hutang Luar Negeri Semakin Menumpuk
  Ichsanuddin Noorsy: Patahnya Jurus Ampuh
  Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Pemerintah Jangan Selalu Menyalahkan Faktor Eksternal
 
ads

  Berita Utama
Partai Berkarya DPW DKI Jakarta: Sinergi dan Komunikasi Pengurus dan Caleg Sangat Penting untuk Raih Kemenangan

Rahmat Mirzani Djausal Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid di Garut

Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I

Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019

 

  Berita Terkini
 
BKDPSDM Bantah Anggaran Tes CPNS Kaur Ilegal Tanpa Pengesahan DPRD Kaur

Umumkan Hasil Survei Indeks Periode II, KPI bersama P3I Sepakat Tingkatkan Kualitas Siaran TV

Partai Berkarya DPW DKI Jakarta: Sinergi dan Komunikasi Pengurus dan Caleg Sangat Penting untuk Raih Kemenangan

Sambut 90 Tahun Hari Sumpah Pemuda, PDI Perjuangan Gelar Kegiatan "Satu Indonesia Kita" untuk Anak Muda

Metode KSA BPS 2018, Ketum SPI: Data Baru Itu Valid; RR: Impor Beras Sengsarakan Petani

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2