Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Menaker
Menaker Harus Dievaluasi Terkait Dugaan KKN Perekrutan Jabatan
2019-09-26 20:08:57
 

Ilustrasi. Uchok Sky Khadafi.(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dugaan terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam seleksi perekrutan jabatan eselon I - IV di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selama Menaker Hanif Dhakiri menjabat kurun waktu lima tahun terakhir harus disikapi oleh Presiden Joko Widodo dengan menurunkan tim monitoring ke Kemnaker, untuk memastikan serta mengumpulkan informasi terkait adanya KKN tersebut.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis, Ucok Sky Khadafi, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/9)

“Saya sudah mendengar informasi dan telah membaca berita mengenai dugaan KKN dalam pengangkatan pejabat di Kemnaker. Apa Pak Presiden tidak tahu ya ? Seharusnya Presiden turunkan tim monitoring dan mengevaluasi kinerja Hanif Dhakiri,” ucap Ucok.

Dia menyampaikan itu bukan tanpa alasan, sebab diketahui bahwa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemnaker akan mengirimkan surat kaleng ke Presiden Jokowi terkait dugaan KKN pengangkatan pejabat eselon IV, III dan II beberapa hari lalu.

Ke depan, ia berharap agar Jokowi tidak menunjuk kader parpol untuk mengisi posisi Menaker. Sebab, posisi tersebut sudah tiga periode dipimpin oleh kader parpol.

“Ingat kekuasaan yang begitu lama akan cenderung korup dan akan terjadi dinasti. Saya tidak menuduh PKB dan Hanif korup ya, tetapi kalau ada keluhan dari ASN seperti di atas kan, patut diduga ada yang tak beres. Berikan PKB kementerian lain saja, gantian dulu di Kemnaker,” jelasnya.

Menurut Ucok, demikian juga di Kementerian lain yang sudah beberapa kali dipegang oleh suatu partai politik (parpol), harus diganti dari parpol lain atau diganti oleh akademisi saja.“Imbauan saya bukan hanya untuk PKB, tetapi juga untuk parpol lain, supaya tidak terjadi dinasti dan KKN,” tandasnya.

Sementara itu, seorang ASN Kemnaker yang enggan disebutkan namanya, mengaku kecewa perihal sistem pengangkatan pejabat di Kemnaker.

"Kecewa sekali dengan pengangkatan pejabat di Kemnaker yang tidak merit system. Sebagian besar yang diangkat karena KKN. Masa banyak yang belum empat tahun PNS diangkat menjadi eselon IV. Sementara kami yang sudah belasan tahun malah masih sebagai staf. Ya karena mereka dari kelompok mayoritas dan 'dekat' dengan partai politik tertentu. Karena itulah kami akan segera mengirim surat kaleng ke Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Para ASN yang kecewa ini mengaku takut melakukan protes terbuka mengenai ketidakadilan yang mereka alami. Diantara mereka yang kecewa itu, ada seorang ASN yang tidak diberi peran sama sekali gara-gara dianggap dekat dengan wartawan. "Kami takut. Sebab kalau kami protes terbuka kami akan 'dimatikan'selamanya di sini,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satunya dari Eks Pejabat Eselon I Kemnaker, sebagian besar ASN yang mendapatkan jabatan struktural di Kemnaker harus menyetorkan sejumlah uang melalui staf khusus berinisial LH.

“Test perekrutan pejabat (open biding) yang dilakukan hanya formalitas belaka. Test juga diselenggarakan tertutup buat warwatan. Sebenarnya yang lulus adalah mereka-mereka yang menyetor sejumlah uang kepada LH,” papar dia.

Ketika dikonfirmasi mengenai dugaan KKN yang terjadi di instansinya, Sekjen Kemnaker maupun Kepala Biro Kepegawaian Kemnaker yakni Khairul Anwar dan Helmiaty Basri tidak memberikan tanggapan serta jawaban.

Sebelumnya diketahui, pada Selas (24/9), Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melantik 16 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 39 pejabat administrator dan 54 pejabat pengawas ketenagakerjaan. Pelantikan terhadap ke-109 pejabat di lingkungan Kemnaker juga ditandai dengan terbentuknya unit eselon II baru, yakni Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan (PTIK) di Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan.

"Saya berharap, adanya PTIK, Kemnaker akan mampu mengakselarasi, mengkordinasikan, menghubungkan beberapa sistem informasi ketenagakerjaan yang sudah ada di masing-masing unit eselon I, sehingga menjadi lebih sistematis dan terinegrasi secara baik," kata Hanif saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan tersebut.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Menaker
 
  Menaker Harus Dievaluasi Terkait Dugaan KKN Perekrutan Jabatan
 
ads

  Berita Utama
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

 

  Berita Terkini
 
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

Masjid di Afghanistan Dibom Saat Shalat Jumat, Sedikitnya 62 Orang Tewas

Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi

Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop

Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2