Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Media
Menanggapi SE Sekda Lampung, Ketum SPRI: Pemda Seharusnya Tidak Melakukan Diskriminasi Anggaran
2019-01-24 05:28:28
 

Hence Mandagi, Ketua Tim Formatur Dewan Pers Independen saat acara Mubes Pers Indonesia, Gedung Sasono Utomo, TMII, Jakarta Selatan, Selasa (18/12).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi Surat Edaran Sekretaris Daerah (SE Sekda) Provinsi Lampung Nomor : 480/0114/08/2019 tentang pendaftaran dan persyaratan melaksanakan pekerjaan advertorial media massa, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) Heintje Mandagie menyarankan kepada seluruh pimpinan media lokal yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut segera melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Mandagi, Pemerintah Daerah seharusnya tidak melakukan diskriminasi anggaran terhadap media berbadan hukum yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Alokasi anggaran untuk media lokal dalam bentuk advertorial seharusnya bisa dinikmati seluruh media yang berbadan hukum,” ujar Mandagi.

Jika Sekda provinsi Lampung tidak segera mencabut Surat Edaran tersebut, Mandagi meminta Gubernur Lampung segera mencopot jabatannya. “Orang bodoh dan tidak mengerti Undang-Undang tidak pantas menjadi pelayan public,” tegas Heintje Mandagie, Rabu (23/1) .

Verifikasi Dewan Pers dan kartu uji kompetensi tidak bisa dijadikan salah satu persyaratan bagi perusahaan pers memperoleh pekerjaan advertorial tersebut karena berpotensi menghilangkan hak ekonomi pemilik media yang berbadan hukum sah dari KemenkumHAM RI.

“Kondisi ini jelas menunjukan bahwa pemerintah provinsi Lampung tidak mengerti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dimana di dalamnya diatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers yang berbadan hukum,” ungkapnya.

Mandagi juga menambahkan, seluruh perusahaan pers lokal yang belum atau tidak terverifikasi Dewan Pers tetap memiliki hak yang sama untuk mendapat perlakuan adil dari pemerintah.(bh/hgm)



 

 
   Berita Terkait > Media
 
  Pemberitaan Media Harus Lebih Berimbang
  Banyak Tayangan TV tak Mendidik
  Kerja Jurnalistik Bukan Hanya Tugas Media Mainstream
  Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW
  Menanggapi SE Sekda Lampung, Ketum SPRI: Pemda Seharusnya Tidak Melakukan Diskriminasi Anggaran
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis

Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia

 

  Berita Terkini
 
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka

Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput

Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin

Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2