Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
2018-06-21 21:40:14
 

Ilustrasi. Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat (PD) merespon cepat dengan membantah pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Bambang DH yang menyinggung Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menjelaskan bahwa pernyataan ketumnya itu yang diucapkan di Madiun, (8/6) lalu agar aparatur negara bersikap netral dalam Pilkada, merupakan sebuah perkataan yang tepat dan benar. "Apa yang salah dari peringatan tersebut?" kata Jansen dalam keterangan resminya, Kamis (21/6).

Jansen mengatakan, berdasarkan pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, aparat TNI dan Polri harus bersikap netral serta tidak memihak dalam Pilkada dan Pemilu.

"Mengingatkan hal yang benar kok malah dikait-kaitkan dengan kalimat "SBY Panik". Tidak berdasar dan sangat sumir tuduhan Bambang DH ini! Kalau istilah kami di Medan sudah diingatkan malah kepala batu Bambang DH ini," katanya.

Lebih lanjut, Jansen menyebutkan yang sedang dalam kondisi panik saat ini ialah Bambang DH dan PDI Perjuangan.

Terlebih, setelah Kapolri mencopot jabatan Brigjen Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku dan dimutasikan ke Mabes Polri terkait dugaan keterlibatan serta keberpihakannya terhadap salah satu calon Gubernur yang didukung oleh PDIP, partainya Bambang DH dalam Pilgub Maluku.

"Bukankah dalam hanya hitungan hari apa yang disampaikan dan diperingatkan Pak SBY di atas menjadi sangat berdasar dan menemukan kebenarannya? Inilah yang saya maksud Bambang DH menuding orang, dia sendiri yang terpercik," paparnya.

"Agar pilkada kita ini bisa berjalan demokratis, jujur, dan adil. Sekali lagi imbauan ini bukan karena kami Partai Demokrat panik, namun agar tidak ada lagi perwira-perwira terbaik TNI Polri yang menjadi korban di Pilkada ini seperti halnya kejadian di Maluku," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu, Bambang DH menilai arahan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap netralitas aparat negara dalam Pilkada serentak, merupakan sebuah perkataan yang merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan juga mencerminkan kepanikan SBY sendiri.

"Keluhan dilontarkan SBY itu malah merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan juga mencerminkan kepanikan SBY sendiri. Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/6) lalu.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  SBY Peringatkan Romahurmuziy dan Ngabalin
  Pertemuan Prabowo-SBY: Rakyat Ingin Perubahan, Ingin Pemerintahan yang Lebih Bersih
  Kembali ke DPR, Didi Irawadi Siap Perjuangkan Aspirasi Rakyat
  Partai Demokrat Jajaki Usung Pasangan Prabowo-AHY
  SBY: Ada Oknum BIN, Polri, TNI Tidak Netral di Pilkada
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib

Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya

 

  Berita Terkini
 
Mabesad Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-VI Tahun 2018

Miris, Jeritan Hati Ratu Azia Borromeu Minta Keadilan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

Melukis di Atas Media Kipas: Agar Anak-anak Paham Perdamaian dan Persahabatan

Resmi Bercerai, Ada 4 Poin Pernyataan Keras Sule

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2