Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
2018-06-21 21:40:14
 

Ilustrasi. Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat (PD) merespon cepat dengan membantah pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Bambang DH yang menyinggung Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menjelaskan bahwa pernyataan ketumnya itu yang diucapkan di Madiun, (8/6) lalu agar aparatur negara bersikap netral dalam Pilkada, merupakan sebuah perkataan yang tepat dan benar. "Apa yang salah dari peringatan tersebut?" kata Jansen dalam keterangan resminya, Kamis (21/6).

Jansen mengatakan, berdasarkan pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, aparat TNI dan Polri harus bersikap netral serta tidak memihak dalam Pilkada dan Pemilu.

"Mengingatkan hal yang benar kok malah dikait-kaitkan dengan kalimat "SBY Panik". Tidak berdasar dan sangat sumir tuduhan Bambang DH ini! Kalau istilah kami di Medan sudah diingatkan malah kepala batu Bambang DH ini," katanya.

Lebih lanjut, Jansen menyebutkan yang sedang dalam kondisi panik saat ini ialah Bambang DH dan PDI Perjuangan.

Terlebih, setelah Kapolri mencopot jabatan Brigjen Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku dan dimutasikan ke Mabes Polri terkait dugaan keterlibatan serta keberpihakannya terhadap salah satu calon Gubernur yang didukung oleh PDIP, partainya Bambang DH dalam Pilgub Maluku.

"Bukankah dalam hanya hitungan hari apa yang disampaikan dan diperingatkan Pak SBY di atas menjadi sangat berdasar dan menemukan kebenarannya? Inilah yang saya maksud Bambang DH menuding orang, dia sendiri yang terpercik," paparnya.

"Agar pilkada kita ini bisa berjalan demokratis, jujur, dan adil. Sekali lagi imbauan ini bukan karena kami Partai Demokrat panik, namun agar tidak ada lagi perwira-perwira terbaik TNI Polri yang menjadi korban di Pilkada ini seperti halnya kejadian di Maluku," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu, Bambang DH menilai arahan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap netralitas aparat negara dalam Pilkada serentak, merupakan sebuah perkataan yang merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan juga mencerminkan kepanikan SBY sendiri.

"Keluhan dilontarkan SBY itu malah merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan juga mencerminkan kepanikan SBY sendiri. Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/6) lalu.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Kembali ke DPR, Didi Irawadi Siap Perjuangkan Aspirasi Rakyat
  Partai Demokrat Jajaki Usung Pasangan Prabowo-AHY
  SBY: Ada Oknum BIN, Polri, TNI Tidak Netral di Pilkada
  Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
  Kebijakannya Disalahkan Jokowi, SBY Minta Mantan Menteri, Kader dan Konstituen TETAP SABAR
 
ads

  Berita Utama
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018

Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan

 

  Berita Terkini
 
DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Peringati HUT RI Ke 73, Ratusan Wanita akan Nyelam Massal di Manado

Fahri Hamzah Sudah Diberi Tahu SPDP Kasus Sohibul Iman oleh Penyidik

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

KPK Harus Segera Panggil Kemenko PMK, Menteri Puan!

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2