Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilpres
Mengapa Kubu Prabowo Minta Kepala Daerah Tak Menjadi Tim Sukses, Walau KPU Mengizinkan?
2018-09-12 10:26:28
 

Ilustrasi. Kotak suara TPS 89 RT 88 Jl Merdeka yang disegel.(Foto: BH /gaj)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah munculnya dukungan sejumlah kepala daerah terhadap pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, sejumlah politikus pendukung Prabowo-Sandiaga meminta agar kepala daerah bersikap netral dan fear.

"Sebaiknya kepala daerah tidak ikut dalam tim sukses, karena bagaimanapun kepala daerah itu simbol mengayomi seluruh masyarakat," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, kepada BBC News Indonesia, Minggu (11/9).

Kubu Prabowo-Sandiaga juga mengklaim bahwa pihaknya tidak akan melibatkan kadernya yang menjadi pejabat daerah untuk menjadi tim suksesnya.

"Apa yang dilakukan Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) sudah tepat. Beliau confirm menyatakan tidak ingin masuk ke dalam tim sukses (Prabowo-Sandiaga)," ungkapnya.

Alasannya, keterlibatan politik pejabat daerah itu dikhawatirkan menganggu fungsi utamanya sebagai pelayan publik, katanya.

Pemunculan wacana netralitas pejabat daerah yang dilontarkan kubu Prabowo-Sandiaga ini terjadi setelah ada pembelotan sejumlah kader Partai Demokrat di daerah.

Prabowo dan tim partai pendukungHak atas fotoANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Image captionPasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto (keempat kiri) dan Sandiaga Uno (keempat kanan) bergandengan tangan dengan perwakilan partai-partai pengusung di atas podium usai pendaftaran di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/08).

Setidaknya sudah ada dua pejabat daerah dari kader Partai Demokrat, yaitu gubernur Papua dan Jawa Timur, yang terang-terangan mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal ketiganya adalah kader Partai Demokrat yang terikat koalisi dengan kubu Prabowo-Sandiaga.

Tidak adanya sanksi tegas dari pimpinan partai Demokrat atas sikap membelot yang dilakukan kadernya ini, melahirkan tuduhan bahwa mereka bermain di dua kaki.

Dalam situasi seperti inilah, kubu oposisi memunculkan wacana bahwa kepala daerah seharusnya bersikap netral dalam pemilu presiden.

Apa komentar kubu Jokowi-Ma'ruf Amin?

Alasan penolakan pejabat daerah menjadi tim sukses calon presiden, tentu saja, dipertanyakan oleh partai-partai pendukung Jokowi.

Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem), I Gusti Putu Artha mengatakan, Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan pejabat negara tidak dilarang terlibat menjadi tim sukses salah-satu calon presiden.

Jokowi dan tim partai pendukungHak atas fotoANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A
Image captionPasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diusung sembilan partai politik secara resmi mendaftar di KPU sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024.

"Dari perspektif regulasi tidak ada masalah, para kepala daerah dibolehkan berkampanye, asalkan cuti," kata I Gusti Putu Artha kepada BBC News Indonesia, Minggu (11/09) malam.

"Artinya, ketika berkampanye saja mereka diberikan izin, maka logikanya sikap politiknya menjadi terang benderang. Tidak ada masalah," tambahnya.

Ditanya bagaimana memilah antara tugasnya sebagai pelayan publik dan organ partai politik, Putu Artha mengatakan hal itu sudah diatur, yaitu selama Senin-Jumat, pejabat tersebut hanya dizinkan sekali untuk berkampanye.

"Artinya apa, lima hari dia harus melayani publik," kata Putu Artha.

KPUHak atas fotoANTARA FOTO/RENO ESNIR
Image captionDua Komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah), Evi Novida Ginting Manik (kiri) dan Kabiro Teknik dan Humas Nur Syarifah (kanan).

"Nah, ketika dia berbaju kepala daerah, dia melayani publik, silakan publik menilai, apakah dia kemudian menguntungkan salah-satu calon atau tidak menguntungkan salah-satu calon," paparnya.

Menyinggung latar belakang di balik aturan yang membolehkan kepala daerah dapat menjadi anggota tim sukses, Putu Artha mengatakan: "Mungkin argumentasinya, karena kepala daerah juga adalah kader politik."

Menurutnya, aturan yang baru ini berbeda dengan regulasi yang diberlakukan lima tahun lalu.

"Kalau lima tahun lalu memang tidak boleh menjadi anggota tim kampanye dan juru kampanye. Sekarang dibolehkan, bahkan menteri pun diizinkan berkampanye asal cuti," jelasnya.

KPU: 'Tidak boleh menjadi ketua tim sukses'

Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, sesuai aturan, kepala daerah tidak dilarang berpihak secara politik. Hanya saja, menurutnya, ada batasan yang harus ditaati.

"Yang tidak boleh, kepala daerah menjadi ketua tim kampanye, karena apabila dia menjadi ketuanya dikhawatirkan tugas-tugas pemerintahannya menjadi terganggu," kata Wahyu kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/09) sore.

"Tentu saja, sepanjang berkampanye, harus mentaati ketentuan yang berlaku, terutama tidak menggunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya sebagai kepala daerah," jelas Wahyu.

pilkada tangselHak atas fotoANTON RAHARJO/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
Image captionSalah-seorang pemilik hak suara menunjukkan kelingkingnya usai mencoblos dalam Pilkada di Tangerang, 27 Juni 2018.

Walaupun tidak ada larangan pejabat berpolitik praktis, ahli masalah birokrasi dan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, Miftah Thoha, mengingatkan bahwa fungsi utama pejabat negara adalah melayani masyarakat.<

"Bupati dan gubernur itu melayani rakyat, dia bukan penguasa rakyat. Jadi, janganlah dinamika kekuasaan itu memisahkannya dengan rakyatnya," kata Miftah Thoha kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/09) siang.

Para kepala daerah yang diusung partai politik dan kemudian terpilih, menurut Miftah Thoha, seharusnya menanggalkan kepentingan partainya.

"Kalau dia sudah memihak pada salah-satu partai, bagaimana dia melayani rakyatnya. Di sinilah salah-satu etika pemerintahan yang harus terus didengungkan," tegas Miftah Thoha.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Diduga 'Merugikan' Capres Prabowo, Bupati Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu RI
  Survei IDM: Faktor Ekonomi Membuat Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Melorot
  Deklarasi Jangkar-PAS Optimis Capai 33 Juta Relawan Dukung Prabowo - Sandi
  KOBO1: Koalisi Buruh 01 Deklarasi Medukung Jokowi - Ma'ruf
  PP KAMMI: Ada Cara Tertentu Menggaet Suara Generasi Milenial
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2