Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kemenkumham
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
2018-09-19 01:04:13
 

Tampak awak media ketika mewawancarai Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar,(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna meningkatkan realisasi investasi sebanyak-banyaknya untuk terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, pemerintah berupaya terus mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Plt Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar, mengatakan dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia sudah mengenalkan Online Single Submission (OSS).

"Sistem ini mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota yang dilakukan secara elektronik. OSS sendiri merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat dan menyederhanakan pengurusan ijin dalam berusaha," ujar Cahyo, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/9).

"Pemerintah mendorong reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan yang lebih sederhana, proses pengajuan perizinannya pun semakin dipermudah dengan meningkatkan akses untuk memperoleh izin usaha yang dimaksud dengan sistem online," sambung dia.

Dalam pelaksanaan OSS sendiri, menurut dia, Ditjen AHU Kemenkumham dalam hal ini sudah sangat siap dengan mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik secara akuntabel.

Perubahan karakter PNS di Kemenkumham sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2010 dengan cara membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Predikat WBK dan WBBM yang diberikan kepada suatu unit kerja dengan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja akan mendorong masyarakat menperoleh pelayanan secara cepat dan tepat. Ditjen AHU sendiri sudah bebas korupsi dan pungli dengan berjalannya pelayanan melalui sistem online," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal (Sesditjen) AHU, Danan Purnomo menyampaikan Ditjen AHU mempunyai peran penting dalam mendukung program Ease of Doing Business (EoDB) melalui kemudahan pelayanan jasa hukum. Beberapa pelayanan jasa hukum yakni penerbitan izin usaha badan hukum, pendaftaran fidusia dan kenotariatan yang sudah dilakukan secara sistem online. "Kami sudah siap dengan penerapan system OSS ini, karena layanan Ditjen AHU sudah Online," ucapnya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Kemenkumham
 
  Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
  Kemenkumham Berikan Penghargaan 12 Anggota JDIH Terbaik
  Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
  Ditjen AHU Kemenkumham Terima Penghargaan HWPA 2018 Katagori Mitra Kerja Kemenlu
  Kemenkumham: 277 Orang Sangir Filipina Peroleh Status Kewarganegaraan RI
 
ads

  Berita Utama
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

 

  Berita Terkini
 
Muhammad Mursi Meninggal, Presiden Erdogan: Pemerintah Mesir Harus Diadili di Mahkamah Internasional

Tiga Calon Sekjen KPK Akan Jalani Wawancara

Bareskrim Polri Musnahkan Barang Bukti 137 Kg Sabu-Sabu

Mulai Menyadap WhatsApp

Rahmawati Husein, Wakili Asia Tenggara dalam Sidang Dewan Pengarah PBB

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2