Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kemenkumham
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
2018-09-19 01:04:13
 

Tampak awak media ketika mewawancarai Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar,(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna meningkatkan realisasi investasi sebanyak-banyaknya untuk terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, pemerintah berupaya terus mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Plt Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar, mengatakan dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia sudah mengenalkan Online Single Submission (OSS).

"Sistem ini mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota yang dilakukan secara elektronik. OSS sendiri merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat dan menyederhanakan pengurusan ijin dalam berusaha," ujar Cahyo, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/9).

"Pemerintah mendorong reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan yang lebih sederhana, proses pengajuan perizinannya pun semakin dipermudah dengan meningkatkan akses untuk memperoleh izin usaha yang dimaksud dengan sistem online," sambung dia.

Dalam pelaksanaan OSS sendiri, menurut dia, Ditjen AHU Kemenkumham dalam hal ini sudah sangat siap dengan mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik secara akuntabel.

Perubahan karakter PNS di Kemenkumham sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2010 dengan cara membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Predikat WBK dan WBBM yang diberikan kepada suatu unit kerja dengan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja akan mendorong masyarakat menperoleh pelayanan secara cepat dan tepat. Ditjen AHU sendiri sudah bebas korupsi dan pungli dengan berjalannya pelayanan melalui sistem online," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal (Sesditjen) AHU, Danan Purnomo menyampaikan Ditjen AHU mempunyai peran penting dalam mendukung program Ease of Doing Business (EoDB) melalui kemudahan pelayanan jasa hukum. Beberapa pelayanan jasa hukum yakni penerbitan izin usaha badan hukum, pendaftaran fidusia dan kenotariatan yang sudah dilakukan secara sistem online. "Kami sudah siap dengan penerapan system OSS ini, karena layanan Ditjen AHU sudah Online," ucapnya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Kemenkumham
 
  Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
  Ribuan Penghuni dari 237 Lapas dan Rutan Rayakan Acara Paskah Serentak
  HUT KemenKumHAM Hadirkan Control Room dan Program Online Terbaru
  Para Artis Top Dilantik Menjadi Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait
  Denny Indrayana Akui Amanat Presiden Soal Penegakkan Hukum Belum Tuntas Diselesaikan
 
ads

  Berita Utama
Partai Berkarya DPW DKI Jakarta: Sinergi dan Komunikasi Pengurus dan Caleg Sangat Penting untuk Raih Kemenangan

Rahmat Mirzani Djausal Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid di Garut

Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I

Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019

 

  Berita Terkini
 
BKDPSDM Bantah Anggaran Tes CPNS Kaur Ilegal Tanpa Pengesahan DPRD Kaur

Umumkan Hasil Survei Indeks Periode II, KPI bersama P3I Sepakat Tingkatkan Kualitas Siaran TV

Partai Berkarya DPW DKI Jakarta: Sinergi dan Komunikasi Pengurus dan Caleg Sangat Penting untuk Raih Kemenangan

Sambut 90 Tahun Hari Sumpah Pemuda, PDI Perjuangan Gelar Kegiatan "Satu Indonesia Kita" untuk Anak Muda

Metode KSA BPS 2018, Ketum SPI: Data Baru Itu Valid; RR: Impor Beras Sengsarakan Petani

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2