Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Jokowi
Mengkritik Jokowi, Alumni HMI Jadi Tersangka dengan Pasal Berlapis
2018-04-29 14:23:55
 

Ilustrasi. Jokowi bak seorang Raja.(Foto: Istimewa)
 
TERNATE, Berita HUKUM - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, yang juga merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Hasby Yusuf akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara

Sekretaris Wilayah Korps Alumni HMI (KAHMI) itu ditetapkan sebagai tersangka setelah Polisi melakukan pemeriksaan selama 8 jam.

"Pemeriksaannya seputar ujaran kebencian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait ujaran kebencian," kata kuasa hukum Hasby, Iskandar Sangaji, dikutip dari rilis.id, Selasa (24/4) lalu.

Diperiksa 8 jam oleh Polisi lantaran kritikannya kepada Presiden Joko Widodo terkait bagi-bagi sembako.

Iskandar menjelaskan, Hasby dijerat pasal berlapis oleh pihak kepolisian.

"Pasal 45 huruf a Juncto Pasal 28 Undang-Undang ITE. Kemudian Pasal 207, kemudian Pasal 65 KUHP," ujarnya.

Iskandar menjelaskan, Hasby sejatinya hanya menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintahan. Hal itu, sambung Iskandar, dijamin oleh undang-undang Pasal 28 UUD 1945.

Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati segala proses hukum yang ada.

"Kita hormati proses hukum dengan melihat fakta-fakta hukum nanti di persidangan. Nanti kita lihat apakah benar ada unsur ujaran kebencian di situ," jelasnya.

Sebelumnya, Hasby mengkritik Presiden Jokowi soal bagi-bagi sembako melalui aku twitternya @HasbyYusuf3.

"Bagi-bagi sembako menjelang pilpres menunjukkan rendahnya kualitas kepala negara. Cukup Pak kades yang bagi-bagi sembako. Kepala negara urusnya stok pangan nasional bukan tas kresek," cuitnya.(publika/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO

PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi

DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri

Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2