JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menggelar Konferensi Informasi Pengawasan (Korinwas) Tahun 2019 yang bertajuk "Penegakan Hukum dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir". Dalam hal ini, BAPETEN menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka penegakan hukum ketenaganukliran.

Dalam acara ini, turut hadir Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir meminta kepada BAPETEN untuk memberikan edukasi energi nuklir kepada masyarakat.

Menurut Mohammad Nasir saat ini masih banyak masyarakat dan perusahaan yang belum memahami tentang cara kerja dari peralatan yang menggunakan teknologi radiasi atau yang menggunakan tenaga nuklir untuk maksud damai, sehingga mereka (masyarakat awam) masih takut ketika mendengar kata-kata teknologi nuklir dan belum mengetahui manfaat dari teknologi nuklir untuk maksud damai tersebut.

"Pengawas kadang kurang paham terhadap barang yang diawasi, oleh karenanya edukasi barang-barang yang mengandung nuklir perlu diberitahukan kepada publik. BAPETEN memiliki tugas untuk mensosialisasikan produk apa saja yang mengandung nuklir dan radiasinya. Misalnya saja di bidang kesehatan banyak alat yang digunakan mengandung radiasi, tapi tidak tahu," ungkap Mohammad Nasir di Hotel Shangrilla Jakarta, Selasa (30/04/2019).

Untuk menanggapi hal ini, Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto menjelaskan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pekerja dan lingkungan terkait efek radiasi nuklir beserta cara mencegahnya.

"Agar pekerja, masyarakat, dan lingkungan terhindar dari radiasi nuklir, BAPETEN terus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir seperti penyusunan peraturan, pelaksanaan perizinan, dan melakukan inspeksi. Tugas pengawasan tidak mudah, oleh karena itu perlu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait," jelas Jazi Eko Istiyanto.

Dalam Korinwas Tahun 2019 juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan oleh Sekretaris Utama BAPETEN Hendriyanto Hadi Tjahyono dengan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Fadil Imran. Adapun kerjasama ini diharapkan BAPETEN dan Polri dapat berkoordinasi lebih baik dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.(bh/na)