Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
MUI
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
2019-01-16 19:15:17
 

Menag Lukman Hakim Syaifuddin, saat memberikan sambutan pada acara Milad ke-30 LPPOM MUI yang berlangsung di Jakarta, Rabu (16/1).(Foto: BH /na)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Permintaan akan produk halal di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Pecinta produk halal tak hanya terbatas pada masyarakat muslim saja. Masyarakat non-muslim juga menggemari produk halal, karena makanan halal diyakini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan. Bukan hanya produk makanan saja, untuk kosmetik dan baju pun sudah mulai banyak produsen yang mengeluarkan produk halal.

Menurut Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin, saat menghadiri acara Milad ke-30 tahun Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang berlangsung di Jakarta, Rabu (16/1), mengatakan bahwa, "Bagi umat Islam khususnya, jaminan produk halal jelas sangat penting dalam menjalankan kesempurnaan keberagamaan," kata Menag.

Menurutnya, era globalisasi perdagangan saat ini, berbagai produk olahan dalam negeri maupun luar negeri begitu mudah di Indonesia. Maka, adanya jaminan kehalalan produk sangatlah penting terlebih lagi Indonesia memiliki konsumen muslim terbesar di dunia.

"Tidak kurang 87 persen dari sekitar 260 juta umat muslim ada di negara tercinta ini. Yang tentu membutuhkan jaminan keamanan, kenyamanan dan perlindungan serta kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dikonsumsi, maupun digunakan atau dimanfaatkan," jelas Menag.

Menag Lukman juga mengatakan, perdagangan internasional juga telah memproduksi ketentuan terkait pedoman halal 1997 (Kodex Alimentarius) yang didukung oleh organisasi internasional yang berpengaruh seperti: AFTA, APEC, NAFTA dan Masyarakat Timur Eropa, serta World Trade Organization (WTO).

"Dengan demikian sejumlah organisasi perdagangan internasional telah mengakui bahwa tanda halal pada produk menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar Internasional. Dengan kondisi demikian, maka apa yang telah diperjuangkan oleh LPPOM MUI perlu diperkuat oleh negara dalam bentuk regulasi yang secara khusus mengatur ketentuan produk halal." pungkas Menag.(bh/na)



 

 
   Berita Terkait > MUI
 
  Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin Sampaikan Pesan Hikmah Terkait Pilpres 2019
  Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
  Tasyakur Milad Ke-30 LPPOM MUI, Tingkatkan Pelayanan dengan Aplikasi Digital
  MUI: Kenapa Banser Akhir-akhir Ini Sering Buat Masalah, Sesat Akal Parah
  Pimpinan Komisi VIII Minta Ma'ruf Amien Mundur dari Ketua MUI
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis

Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia

 

  Berita Terkini
 
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka

Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput

Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin

Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2