Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Penipuan
Menunggu Vonis Perkara Robianto Idup
2020-09-03 09:39:53
 

Suasana persidangan secara Virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.(Foto: BH /ams)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Vonis perkara tipu gelap yang diduga dilakukan terdakwa Robianto Idup rencananya pekan depan bakal diputus oleh majelis hakim yang diketuai Florensia Kendengan. Masyarakat kini menanti, apakah hukuman yang akan dijatuhkan nanti sama dengan tuntutan jaksa, yang sebelumnya menuntut dengan hukuman penjara tiga tahun enam bulan, atau lebih ringan, atau justru diputus bebas?

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Boby Mokoginta dan Marley Sihombing, dalam replik, menyatakan tetap pada tuntutannya. Demikian juga tim penasihat hukum terdakwa dari kantor advokat Hotma Sitompul, juga telah mengajukan dupliknya yang disampaikan dalam persidangan yang berlangsung secara virtual di PN Jaksel, pada Selasa (1/9).

"Penasihat hukum masih menanggapi replik JPU," tanya Ketua Majelis Hakim Florensia Kendengan kepada tim penasehat hukum terdakwa Robianto Idup. "Iya, pada intinya tetap seperti pledoi kami. Bahwa perkara ini adalah perdata," ujar Philipus Harapenta Sitepu.

Terkait pledoi terdakwa Robianto Idup yang disampaikan Hotma Sitompul pada Selasa 25 Agustus 2020 lalu, yang menyatakan kliennya tidak dapat dihukum (pidana) karena perkaranya masuk ranah perdata, kata JPU hal itu tidak bisa diterima. Meningat fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berupa keterangan saksi yang juga didukung alat bukti dokumen menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan Robianto Idup.

Karena sebelumnya, dalam kasus yang sama telah dihukum satu tahun penjara Dirut PT DBG, Imam Setiabudi. Dalam putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu, disebutkan bahwa Robianto Idup terlibat dalam kasus penipuan tersebut, bahkan dapat diklasifikasikan sebagai aktor intelektualnya.

Terkait replik dan duplik tersebut, Herman Tandrin menyatakan sebelum kasus ini bergulir ke persidangan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan menagih kewajiban keuangan sebagai imbalan hasil kerjanya. Namun Robianto selalu berkelit, jika kewajiban hutang itu adalah perdata.

"Sudah sekitar delapan tahun PT GPE menagih honornya ke PT DBG, tapi alih-alih dibayar justru Robianto Idup berkelit jika kewajiban Utang tersebut adalah Perdata. Intinya, dia selaku Owner dan Komisaris PT DBG memang tidak pernah punya itikad baik untuk bayar hutang-hutang PT DBG tersebut," ujar Herman via WhatsApp pada Rabu (2/9).

Karena menurutnya seperti mengukutip ulang kalimat Ibu Floren yang mengatakan 'patut dipertanyakan kok ada orang kaya lebih memilih untuk dipenjara dari pada bayar hutang'. Padahal janji bayar hutang tersebut, menurut Herman Tandrin sudah berulang kali disampaikan oleh Robianto Idup dalam setiap kesempatan pertemuan di Jakarta. "Bagaimana rasanya sudah kerja untuk orang lain, tapi tidak dibayar?," imbuhnya.

Oleh karena itu Herman Tandrin berharap agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, dapat memberikan putusan yang seadilnya-adilnya. Mengingat bahwa Robianto Idup memiliki itikad tidak baik, karena sempat melarikan diri yang akhirnya menjadi buron selama hampir dua tahunan. Bahkan dia telah dimasukkan jadi DPO dan rednotice, sebelum menyerahkan diri di Denhag, Belanda.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Penipuan
 
  Pasutri Donny Wijaya dengan Kurnia Mochtar Dibui karena Kasus Tipu Gelap
  Siber Polri Tangkap Pemilik PT Grab Toko Indonesia yang Rugikan Konsumen Hingga Rp 17 Miliar
  Bupati Diminta Ikut Tangani Soal Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Transaksi Beras di BUMDes Karawang
  Polri Sita 114 Miliar Hasil Ungkap Penipuan Bisnis Alat Rapid Test Covid-19 Lintas Negara
  Resmob Polda Metro Ringkus Komplotan Penipu yang Dikendalikan Warga Negara Afrika
 
ads1

  Berita Utama
Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

 

ads2

  Berita Terkini
 
Banjir Besar Kalsel, Jangan Lupakan Peran Perkebunan dan Pertambangan

Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Beri Pekerjaan untuk 15 Pengemis, Risma Itu Ketua BEM atau Mensos?

Warga Manado 8 Kecamatan Dilanda Banjir, 3 Orang Meninggal

Erick Thohir Angkat Budiman Sudjatmiko Jadi Komisaris Independen PTPN V

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2