Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
PKI
Modus Menyerang Soeharto Untuk Bangkitkan PKI
2020-09-23 09:00:23
 

 
Oleh: Basir Al-Haddad

PKI BANGKIT! Begitu kata sejumlah Jenderal Angkatan Darat. Diantaranya adalah Jenderal (purn) Ryamizard Ryacudu, saat menjabat sebagai Menhan. Juga Jenderal Gatot Nurmantyo saat menjadi Panglima TNI. Mereka mengaku punya data. Benarkah? Pro-kontra terus mengisi media.

Sebagian masyarakat setuju dan membenarkan pernyataan para Jenderal Angkatan Darat itu. Ada sejumlah fakta yang layak dijadikan indikator.

Pertama, munculnya dorongan sejumlah pihak agar Jokowi selaku kepala negara secara resmi meminta maaf kepada keluarga PKI.

Menurut mereka, PKI itu korban, bukan pelaku. Korban stigma maupun korban pembantaian. Tidak hanya sampai disitu, keluarga dan anak turun PKI pun ikut jadi korban. Mereka dicabut hak-hak politiknya. Mereka dijadikan warga kelas dua. Tidak bisa jadi anggota TNI, Polri, PNS,, dan posisi kenegaran yang lain. Bagi mereka, perlakuan ini sangat menyakitkan. Era reformasi tiba, mereka mengkonsolidasikan diri, lalu bangkit dan melawan.

Atas semua perlakuan ini, sejumlah orang mendesak Jokowi minta maaf. Siapa orang-orang ini? Diantara mereka adalah anak cucu PKI. Secara biologis, mungkin juga ideologis, mereka adalah generasi kedua.

Kedua, muncul buku berjudul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Buku ini ditulis oleh seorang politisi PDIP. Dari judul buku ini memberi pesan tegas bahwa kehadiran PKI bukan kecelakaan sejarah, karena itu layak untuk hidup di Indonesia.

Ketiga, beredar berbagai atribut PKI. Masih simpang siur, apakah ini kerjaan orang-orang yang ingin bangkitkan PKI, atau operasi inteligen. Kecil kemungkinan itu iseng. Tapi, setidaknya atribut itu beredar dan dipakai oleh sejumlah orang secara terang-terangan.

Keempat, munculnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). RUU ini dicurigai sebagai upaya regulatif untuk menghidupkan kembali PKI. Kecurigaan ini muncul ketika pengusul RUU ini menolak mencantumkan TAP MPRS No 25 Tahun 1966 tentang larangan Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Apalagi kemudian di RUU ini ada penyempitan pencasila menjadi Eka Sila yaitu gotong royong.

Hingga kini, RUU HIP belum juga dikeluarkan dari prolegnas. Padahal, protes rakyat sangat keras terhadap RUU HIP ini. Termasuk di dalamnya adalah MUI dan ratusan ormas.

Di tengah menguatnya kecurigaan rakyat, terutama TNI dan Umat Islam terhadap bangkitnya komunisme, muncul selalu serangan terhadap Soeharto dan keluarganya. Serangan ini seolah menjadi upaya pengalihan dari isu kebangkitan PKI.

Mereka ingin membuat kesan bahwa pemberontakan PKI itu rekayasa Soeharto. Ada upaya kerja keras pihak-pihak tertentu untuk mengaburkan sejarah pemberontakan PKI dengan menjadikan Soeharto sebagai obyek sasaran dan serangan. Diulang-ulang terus dengan konsisten dan sistematis.

Kerja keras untuk membangun stigma negatif dan tuduhan terhadap Soeharto terkait sejarah pemberontakan PKI pada kenyataannya selalu gagal. Apapun kemasan isu dan narasinya, fakta sejarah PKI tak bisa dirubah. Rakyat selalu menjaga agar sejarah bangsa ini, termasuk di dalamnya adalah pemberontakan PKI, tidak dilupakan. Upaya untuk menghapus sejarah ini, termasuk pelarangan menayangkan film G 30 S PKI, juga menghapus sejarahnya dari kurikulum sekolah selalu mendapat perlawanan masif, baik dari TNI maupun rakyat. Terutama umat Islam.

Lucunya, kelompok yang selalu menjaga Pancasila dari rongrongan kebangkitan PKI justru dituduh anti Pancasila. Dan keluarga cendana dianggap berada di belakangnya. Stigma dan tuduhan ini tentu sangat tidak masuk akal. Jelas mengada-ada. Sampai disini, rakyat bisa menilai siapa yang sesungguhnya anti Pancasila.

Soeharto sudah lewat. Lepas kelebihan dan kekurangannya, beliau adalah bapak bangsa. Sebagaimana juga presiden sebelum dan sesudahnya. Tak layak dijadikan obyek untuk mengalihkan isu kebangkitan PKI yang sedang marak akhir-akhir ini. Yang pasti, rakyat sudah mulai menyadari modus ini.

Penulis adalah Pemerhati Indonesia.(tr/bh/sya)




 
   Berita Terkait > PKI
 
  HNW Tegaskan TAP MPRS Terkait Larangan PKI Masih Berlaku
  Kebangkitan PKI Itu Keniscayaan
  Anton Tabah Digdoyo: Kibarkan Bendera Setengah Tiang, PKI Nyata Dan Selalu Bikin Kacau NKRI!
  Modus Menyerang Soeharto Untuk Bangkitkan PKI
  Jenderal Gatot Ungkap Dicopot dari Panglima karena Perintahnya Putar Film G30S/PKI
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2