Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Tambang
Monitoring Hasil Pertambangan dan Reklamasi Perusahaan
2019-12-02 15:20:56
 

Rombongan Komisi III DPRD Kaltim saat melakukan Kunker ke PT IMM untuk melakukan monitoring terkait jumlah produksi batu bara dan upaya reklamasi pasca tambang.(Foto: Istimewa)
 
BONTANG, Berita HUKUM - Dalam rangka monitoring dan mengetahui jumlah produksi batu bara dalam setahun, serta upaya perusahaan dalam melakukan reklamasi bekas tambang, Komisi III DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke PT Indominco Mandiri (IMM), Kamis (28/11) lalu.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Masud dan didampingi seluruh anggota komisi. Mereka pun disambut langsung oleh Kepala Teknik Tambang PT IMM Zainal Abidin dan sejumlah staf.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Masud menyampaikan, kedatangan pihaknya ke PT IMM dalam rangka monitoring aktivitas pertambangan PT IMM di Kaltim sekaligus melakukan perkenalan dengan prsonil anggota Komisi III yang baru.

"Karena ini pertemuan pertama bagi kami yang baru duduk di Komisi III, makanya kami melakukan perkenalan, sekaligus mendengarkan persentasi dari pihak Indominco terkait upaya pelestarian alam pasca tambang," ujarnya.

Dijelaskan dia, kunjungan kerja tersebut bukanlah akhir dari tugas Komisi III dalam upaya pengawasan pertambangan. Selanjutnya kata Hasan, sapaan akrabnya, pihaknya akan melakukan peninjaun lapangan untuk menyingkronkan hasil laporan yang disampiakan PT IMM dengan fakta di lapangan.

"Setelah pertemuan ini, Komisi III tentu akan melakukan kroscek lapangan. Apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan, khususnya yang terkait dengan upaya pemulihan alam atau reklamasi pasca tambang," tegas dia.

Pun demikian, ia tetap mengapresiasi pihak PT IMM dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada daerah-daerah dan desa-desa yang masuk dalam wilayah ring satu perusahaan. Misalnya CSR maupun bantuan-bantuan yang rutin diberikan perusahaan. "Ini tentu harus diapresiasi juga, karena pihak perusahaan telah menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku," bebernya.

Hal senada disampaikan Mahyunadi, salah satu Anggota Komisi III DPRD Kaltim. Menurut dia, laporan atau persentasi yang disampaikan pihak perusahaan tentu saja tidak ada persolan berarti. Hanya saja, perlu dilakukan peninjauan lapangan untuk melihat fakta yang ada.

"Itu laporan yang disampaikan kepada kami, tentu saja baik-baik semua. Kita belum tau bagaimana realisasi lapangannya. Makanya saya sarankan, dalam waktu dekat Komisi III turun ke lapangan, melihat langsung seperti apa realisasinya," imbuhnya.

Pasalnya, Politikus Golkar ini tak yakni jika apa yang disampaikan pihak PT IMM semuanya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Meskipun Indominco memgang ijin PKP2B dari pemerintah pusat, namun daerah juga harus memberikan pengawasan terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Kaltim. "Kita tentu tidak menginginkan daerah kita hanya dikeruk habis batu baranya, dan disisakan hanya bekas lubang tambang tanpa adanya kesejahteraan kepada masyarakat Kaltim," sebut Mahyunadi.

Kepala Teknik Tambang PT IMM Zainal Abidin mengatakan, reklamasi lahan bekas tambang menjadi kewajiban setiap perusahaan batu bara. "Prinsip yang diterapkan perusahaan tambang batu bara terbuka adalah mengembalikan material penimbun (over burden) pada galian bekas tambang. Lalu disusul penebaran tanah pucuk (top soil) pada lapisan paling atas. Proses selanjutnya adalah revegetasi atau penanaman kembali tanaman pada lahan yang telah siap untuk ditanami," jelasnya.(hms6/gaj/sya)



 
   Berita Terkait > Tambang
 
  KSOP Samarinda: Ditahannya Ponton Bintang Timur 03 Beserta Tugboat Muat Batubara CV JAR Karena Tidak Miliki Dokumen
  Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
  Terbukti Tidak Miliki RKAB, Ponton Batubara CV JAR Diamankan KSOP, Buyer Agung Dituntut Serahkan Pajero
  CV JAR Jual Batubara Diduga Tanpa Dokumen RKAB Viral di Medsos Twitter
  Dituding Jadi Sebab Longsor, Warga Sukajaya Pasang Spanduk Penolakan di Lokasi Tambang Emas Ilegal
 
ads1

  Berita Utama
Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September

Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Banyak Kejanggalan, Perlu Diinvestigasi Mendalam

 

ads2

  Berita Terkini
 
Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Akmal Taher Mundur dari Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

Prahara Putusan Niaga No 211 di PN Jakpus

63 Tahapan Rekonstruksi Digelar, Polda Metro: Ada Adegan Tawar Menawar Aborsi Rp 2-5 Juta

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2