Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Hakim
Mr Kan Dimintai Keterangan Polda Metro terkait Laporannya terhadap Veronica yang Dituding Menghina Hakim
2017-06-07 11:37:43
 

Mr. Kan Hiung usai dimintai keterangan oleh pihak Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (6/6).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mr. Kan Hiung usai dimintai keterangan oleh pihak Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap Veronica Koman (VK) yang dituding telah melakukan penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum,
yaitu Hakim di seluruh Indonesia

Kan Hiung selama hampir lebih kurang empat (4) jam lamanya pada, Selasa (6/6) semenjak pukul 10.42 wib hingga 14.40 wib memberikan semacam Berita Acara Interview (BAI) di Polda Metro Jaya.

"Saya, seperti adanya dimintai keterangan, dalam kondisi sehat baik itu jasmani rohani dan lalu mengenai pelaporan saya, terkait pada 13 Mei 2017, atas nama terlapor saudari Veronica Koman, dugaan tindak pidana penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum ," ungkap Mr. Kan usai keluar dari ruang Ditreskrimum Polda Metro. Jakarta, Selasa (6/6).

"Dalam pelaporan disitu dituding pelanggaran pasal 207 KUHP. Kemudian, saya memberikan keterangan, mengapa saya memberikan pelaporan, dan menjelaskan kalau belum kenal dengan saudari Veronica Koman (VK)," tuturnya.

Adapun, pelaporan Mr.Kan, atas peristiwa dimana orasi Veronica di depan rumah tahanan Cipinang pada 9 Mei 2017 pada malam hari itu. "Saya pun ditanyakan dapat dari mana rekaman video itu, dan saya jawab kiriman dari teman - teman group Whatsapp, sudah lupa kiriman dari siapa saja namanya, karena banyak teman yang mengirim itu," paparnya.
atas dasar itu Kan Hiung melaporkan VK yang menyampaikan orasi di depan umum, VK saat itu menyampaikan 'tidak ada istilah penistaan agama, yang ada adalah peradilan yang sangat nista dengan hakim yang nista'.

"Untuk kalimat, 'Tidak ada istilah penistaan agama, saya anggap," itu Veronica sudah menyebarkan kebohongan," tukasnya.

Padahal, sambung Kan, VK itu menurut informasi, profesinya seorang Pengacara yang pernah kerja di LBH, semestinya beliau jauh lebih jelas, paham dan menyadari tentang hukum dan UU. "di Negara Republik Indonesia, terutama yang terkait pada bagian KUHP pasal 156 (a) huruf a yang mengatur tentang penodaan atau penistaan agama. akibat dari penyebaran kebohongan itu, tentu bisa jadi sesat dan liar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," paparnya.

Kemudian, sambung Mr. Kan menyampaikan bahwa, kalau dalam orasi VK itu 'yang ada adalah peradilan yang sangat nista dengan hakim yang nista', disinilah yang mana menurut pemahaman Kan bahwa VK telah terindikasi melakukan penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum, yaitu para Hakim di seluruh Indonesia.

"Atas penghinaan itu ,bisa merusak keluhuran budi dan harkat martabat hakim di seluruh Indonesia," tegasnya.

"Itu juga bisa menjadi sesat dan liar baik di dalam negeri mau pun di luar negeri, maka dari itu mesti ada sebuah pembelajaran, dimana kritik terhadap seseorang atau penguasa dan pejabat negara," ujarnya, seraya menjelaskan, "kalau bahasa kritik sangat berbeda dengan menyebarkan kebohongan apalagi sampai menghina-hina itu tidak pernah diperbolehkan".

Dan satu lagi sebagai tambahan, secara terpisah dirinya telah melakukan pencabutan atas satu laporan lainnya dari saya itu, dimana VK yang terindikasi penghinaan terhadap Presiden, itu sudah saya ajukan pencabutan dan akan di adakan BAP singkat atas itu.

"Soalnya, setelah dipelajari kembali beserta penyidik dimana konstruksi hukum pada pasal 137 KUHP tidak cukup lagi, Bagian KUHP pasal 137 itu, ternyata sudah dicabut oleh Mahkammah Konstitusi (MK), sudah dirubah dan mengarah pada bapak Presiden sendiri yang berhak melaporkan sendiri atau dengan surat kuasa atas indikasi penghinaan itu," itu sudah bukan hak kita lagi, paparnya.

Perlu diketahui, tanggal 29 Mei dan 6 Juni 2017 berdasarkan laporan Polisi bernomor LP/2319/V/2017/PMJ/Dit.reskrimum tertanggal 13 Mei 2017 yang tengah menindaklanjuti penyelidikan lebih lanjut berupaya konfirmasi ke pihak pelapor, terkait dugaan tindak pidana kejahatan penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan hukum, berdasarkan pasal 207 KUHP, yang berbunyi "barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia akan diancam pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Hakim
 
  Mr Kan Dimintai Keterangan Polda Metro terkait Laporannya terhadap Veronica yang Dituding Menghina Hakim
  RUU Jabatan Hakim Disusun Agar Hakim Lebih Profesional
  Pimpinan DPR Terima Nama Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial MA
  Paripurna DPR RI Setujui RUU Jabatan Hakim
  Batas Masa Jabatan Hakim Konstitusi Digugat
 
ads

  Berita Utama
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

Tempat Ahok Bukan di Mako Brimob, Namanya Juga Lapas Mana ada yang Kondusif dan Nyaman

Polisi Menangkap 7 Tersangka Kasus Perampok Modus Gembos Ban di SPBU Daan Mogot

Kronologi OTT Kasus Suap Gubernur Bengkulu dan Istri, KPK Sita Rp 1 M

 

  Berita Terkini
 
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

AKBP Tatan Dirsan Layak Ditiru, Hujan Deras dan Banjir Dilalui Demi Tugas pada Malam Takbiran

Valentino Rossi Juara MotoGP Assen

Hacker Berulah, Microsoft Kebobolan Data Rahasia Besar

Haedar Nashir: Mengajak Orang untuk Menyelamatkan Bangsa Itu Musuhnya Berat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2