Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
SDM
Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan
2018-12-13 10:44:25
 

Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Muhammad Syafrudinusai mengikuti pertemuan dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan para akademisi di Kantor Gubernur NTB, Mataram, NTB, Selasa (11/12).(Foto: Husen/Man)
 
MATARAM, Berita HUKUM - Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu isu krusial dalam membangun daerah kepulauan. Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Muhammad Syafrudin menilai hal ini penting untuk menopang pembangunan daerah kepulauan agar tak tertinggal jauh dari masyarakat yang tinggal di daerah daratan.

"Soal SDM ini sangat penting dalam menopang daerah kepulauan agar tidak tertinggal dari daerah lain," ujarnya, usai mengikuti pertemuan dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan para akademisi di Kantor Gubernur NTB, Mataram, NTB, Selasa (11/12). Pertemuan itu sendiri menghimpun masukan masyarakat untuk penyempurnaan RUU ini.

Dalam RUU Daerah Kepulauan, ada bab tersendiri menyangkut isu pemberdayaan SDM. Bab VIII mengatur tentang masyarakat di daerah kepulauan. Ada tiga kelompok masyarakat di daerah kepulauan yang disebut RUU ini, yaitu masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Ketiganya membutuhkan pendekatan yang berbeda.

Bahkan, RUU ini juga sudah menjangkau pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang berbatasan langsung dengan negara lain. Oleh RUU ini mereka dijamin kebutuhan fisik dasarnya termasuk pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari ancaman negara lain.

Syafrudin yang juga legislator Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil Nusa Tenggara Barat ini menambahkan, Pansus masih terus menerima masukan masyarakat agar RUU ini lebih komprehensif dan ideal mengatur daerah kepulauan. Dengan RUU tersebut sengketa kewenangan atas sebuah pulau antar-Pemda bisa pula diatasi.

"Ada beberapa faktor yang harus kita sepakati bersama. Untuk itu Pansus menunggu masukan dari Pemda termasuk NTB ini. Masukan itu jadi catatan penting bagi Pansus. Kita harapkan RUU ini cepat disahkan dan berjalan sesuai harapan masyarakat kepulauan," tutup Syafrudin.(mh/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > SDM
 
  Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan
  Soal Riset Logistik Indonesia-Belanda Adakan Kerjasama
  KPI Pusat Berkomitmen Tingkatkan Kualitas SDM Penyiaran
  Topang SDM Daerah, Pemda Gorut Siapkan Beasiswa S1 dan S2
  Tingkatkan Kualitas SDM, MK Tandatangani MoU dengan Universitas Brawijaya
 
ads

  Berita Utama
Pesan Damai Prabowo Subianto untuk Rakyat Indonesia dari Papua

Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

 

  Berita Terkini
 
Prabowo: Jika Kita Difitnah, Balas dengan Budi Pekerti

Permasalahan Pertanahan di Tanah Air Harus Diselesaikan

Pengungsi Bangladesh Minta Rakyat Indonesia Bersyukur karena Indonesia Damai

Pengoplosan Gas Subsidi Sebabkan Kelangkaan Gas Elpiji

Program MRT Bukan Keberhasilan Jokowi Sendiri

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2