Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Muhammadiyah Ajak Pimpinan Parpol Komitmen Memajukan Kepentingan Bangsa daripada Hasrat Praktis Politik
2018-04-15 19:48:50
 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan bahwa seluruh perwakilan pimpinan dari 15 partai politik yang hadir dalam acara Halaqah Kebangsaan, pada Kamis (12/4) lalu memiliki komitmen yang baik terhadap visi keIndonesiaan dan kebangsaan.

"Alhamdulillah semua pimpinan partai politik yang hadir sepakat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya," ujar Haedar ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat.

Menurut Haedar, komitmen kenegaraan ini tidak boleh terkalahkan oleh berbagai kepentingan praktis politik.

Lebih lanjut, Haedar mengungkapkan bahwa para pimpinan partai politik bersama Muhammadiyah memiliki kesamaan idealisme terhadap visi kebangsaan.

"Jadi bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila yang teraktualisasi, bukan yang sekadar simbolik," tegasnya.

Menanggapi pertemuan ke-15 perwakilan pimpinan partai yang digelar tertutup itu menurutnya bukan karena tidak ingin diketahui oleh publik, melainkan agar pembicaraan yang terjadi gayeng dan intim.

"Serba terbuka maupun serba tertutup itu tidak baik, apalagi jika berbicara secara langsung dan detail karena ada hal yang kita mencoba untuk saling mengonfirmasikannya," jawab Haedar.

Haedar juga mengungkapkan bahwa para tokoh yang hadir itu ingin memperoleh kepercayaan publik dan menyadari adanya ketidakpercayaan publik terhadap partai politik.

"Poin yang penting adalah mereka memiliki komitmen dan juga memiliki political will agar fungsi partai politik tidak senegatif yang dibayangkan," terangnya.

"Hal positif dari pertemuan tadi adalah para pimpinan partai politik punya kesepakatan bersama agar demokrasi kita mengarah pada institusionalisasi dan konsolidasi agar mengurangi, bahkan menghilangkan politik biaya tinggi, juga mereka ingin mendapatkan kepercayaan agar partai politik menjadi sarana agregasi suara kepentingan rakyat," ungkap Haedar.

Posisi Muhammadiyah

Pertemuan para petinggi dari 15 partai politik dalam Halaqah Kebangsaan yang membawa tema "Memperkuat Demokrasi, Memajukan Bangsa" dan digelar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat itu menurut Haedar bukan hanya sebatas pertemuan antara pimpinan partai politik dengan Muhammadiyah saja."

"Tapi momen ini juga pertemuan bagi seluruh partai politik yang ada. Muhammadiyah memberikan ruang agar pimpinan partai politik untuk saling berbagi pandangan, memberi masukan, dan yang paling penting adalah komitmen mereka untuk menciptakan pilkada dan pemilu 2018/2019 yang damai dan kondusif, demokratis, konstitusional," ungkap Haedar.

"Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga agar bangsa ini tidak terbelah," imbuhnya.

"Muhammadiyah menyadari bahwa setiap partai politik berkontestasi secara fair untuk meraih kekuasaan dan itu sah, karena itu tugas partai politik. Tapi kami juga mengajak dan mendorong agar pemerintahan negara baik legislatif, yudikatif, eksekutif dan seluruh komponen negara itu bisa menjalankan kewajiban konstitusionalnya, tidak peduli siapapun nanti yang terpilih di pilkada maupun pilpres. Di situlah Muhammadiyah berusaha memediasi, dan pimpinan partai politik menunjukkan itikadnya bahwa mereka sesungguhnya punya komitmen tinggi," syukur Haedar.

Menegaskan posisi Muhammadiyah dalam perhelatan politik, Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah akan selalu tetap pada sikapnya.

"Muhammadiyah secara institusional tetap sebagai organisasi masyarakat yang tidak terlibat dalam perjuangan politik praktis dan secara kelembagaan tidak mendukung partai politik manapun. Muhammadiyah tidak akan masuk pada bahasan siapa yang menjadi calon dan lain sebagainya. Kami mendorong para partai politik bebas dengan pilihannya masing-masing. Bahwa hak-hak warga persyarikatan mau memilih siapa, silahkan. Itu hak politik masing-masing," jelas Haedar.(afandi/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Politik
 
  Politik Luar Negeri Indonesia Bangun Kedamaian Dunia
  Politik Tanpa Adab, Tanpa Moral, Tanpa Makna, Politik Lapor Polisi
  Dalam Kontestasi Politik, Buzzer Dapat Predikat Negatif
  Mahyudin: Kontestasi Pilpres Jangan Terjebak Politik Identitas
  Enggan Buru-buru Menikah, Tasya Kamila Tertarik Terjun ke Politik
 
ads

  Berita Utama
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015

Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati

Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur

Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren

KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015

Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda

Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2