Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
PBB
Muhammadiyah: Selamat Kepada Pemerintah Atas Terpilihnya Indonesia Anggota Tidak Tetap DK PBB
2018-06-10 06:53:18
 

Tampak Menlu Indonesia Retno Marsudi (ke 4 dari kiri) bersama Menteri Luar Negeri anggota Dewan Keamanan yang baru terpilih di Kamar #UNSC.(Foto: twitter)
 
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammdiyah Haedar Nashir menyampaikan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020 dalam pemungutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB di New York, pada Jumat 7 Juni 2018 kemarin.

Haedar mengatatakn, hal ini menujukkan bukti pengakuan dunia atas kiprah Indonesia di kancah dunia.

"Secara khusus apresiasi disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Menlu Retno L Marsudi yang selama ini berhasil memainkan peran politik luar negeri Indonesia sehingga negara kita memperoleh tempat di mata dunia," ucap Haedar pada, Sabtu (9/6) di Yogyakarta.

Dalam konteks politik global yang makin keras dan dinamis, Haedar menilai tentu posisi di PBB tersebut dapat dijadikan forum dan media memainkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia serta tatanana dunia yang lebih adil, beradab, dan berkemajuan.

"Muhammadiyah juga berharap pemerintah Indonesia lebih proaktif dan progresif menjadi juru damai dan mencari solusi dalam sejumlah konflik dan gejolak politik antar negara Islam khususnya di Timur Tengah serta kawasan lain yang berkonflik. Termasuk dalam menyelesaikan Rohingya dan Pelastina," pungkas Haedar.

Kelima negara terpilih tersebut yakni Indonesia, Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika. Kelima negara tersebut akan menempati posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk masa jabatan selama dua tahun hingga akhir 2020 mendatang.

Sementara diketahui, untuk Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari Amerika Serikat, Britania Raya, Tiongkok, Perancis dan Rusia.

Pada saat didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelima negara ini merupakan kekuatan utama Blok Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II. Kelima negara ini memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan PBB dan masing-masing memiliki hak veto, yaitu hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi di Dewan Keamanan, sekalipun disetujui oleh semua anggota lainnya.(adam/muhammadiyah/wiki/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019

Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK

Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan

Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

 

  Berita Terkini
 
Implikasi Strategis Tata Kelola Manajemen Media

Pernyataan Sikap Sekelompok Pemuda 'Elemen Muda 212'

Menko Luhut: TNI AL Berperan Penting Dalam Keselamatan Pelayaran

UU ITE Harus Dipahami Generasi Muda

Prabowo Lantik Pengurus DPD Gerindra Jabar yang Baru

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2