Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Tenaga Kerja
Nasib Pekerja MediaAxis Berharap pada Putusan Hakim
2017-04-25 05:12:37
 

lustrasi, Palu Hakim.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah tenaga kerja yang belum dibayarkan gajinya sering berulang kali terjadi, dan hal ini sering hanya berdampak kerugian terhadap pekerja. Sementara berbagai kebutuhan hidup sudah mendesak untuk terpenuhi.

Seperti yang dialami HS (35) yang telah bekerja sejak Desember 2006 di perusahaan yang dipimpin oleh Charlie Chandra, dimana HS mengaku saat saya mulai bekerja, perusahaan bernama webaxis-international dan perusahaan ini ada website sendiri.

"Tapi tahun 2014 perusahaan berganti nama menjadi mediaAxis-international. Ini saya ketahui ketika saya mengakses website webaxis maka otomatis halaman yang terbuka di-forward ke halaman website mediaAxis," ujar HS kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/4).

HS mengisahkan, Maret 2015 gajinya mulai sering terlambat dibayarkan oleh Charlie Chandra dan dibayarkan dengan cara dicicil. Model pembayaran gaji secara mencicil ini, bahkan berjalan sampai September 2016 dengan alasan klien belum bayar.

"Saya meminta secara tegas kepada bos saya untuk melunasi gaji saya, yang kalau ditotal itu berarti gaji saya dari bulan April 2016 hingga September 2016 belum dilunasi. Karena ternyata klien sudah membayar dan hanya ada sisa kekurangan bayar yang tidak terlalu banyak. Dari total pembayaran yang dilakukan klien itu saja, bos saya sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk melunasi pembayaran gaji saya," bebernya.

HS lantas mengadukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jakarta Utara dan awalnya diterima dengan baik oleh bagian administrasi Disnaker Jakut, namun belakangan malah dipersulit, malah surat pengaduan HS dinyatakan hilang.

"Pada tanggal 7 Januari 2017, saya pun memasukkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan mendapatkan nomor perkara 07/pdt.sus-phi/2017. Dalam beberapa kali menjalani sidang, saya mendapatkan kesan bahwa dugaan saya hakim ketua cenderung berpihak ke kuasa hukum bos saya," ungkapnya.

Namun HS masih berharap hakim bisa berlaku adil. "Kalau hakim bertindak netral, saya sangat yakin bisa memenangkan gugatan saya ini. Tapi belajar dari proses di Disnaker, saya jadi ragu. Karena ada kemungkinan panitera pengganti sudah disogok oleh bos saya sehingga bisa mempengaruhi keputusan hakim ketua.? Awal bulan depan sudah memasuki tahap putusan hakim. Saya hanya bisa pasrah," pungkas HS.(bh/db)



 

 
   Berita Terkait > Tenaga Kerja
 
  Nasib Pekerja MediaAxis Berharap pada Putusan Hakim
  Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Terancam Hukuman Pidana
  Indonesia Butuh Jutaan Wirausaha Sukses
  Akibat Demo Carrefour, Kemacetan Parah Terjadi di Jakarta Selatan
  Muhaimin Iskandar Terbitkan Revisi Permenakertrans 17/2005
 
ads

  Berita Utama
Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly

Mengenal Kang Ajat Cagub Jabar yang Resmi Diusung Gerindra

Uni Eropa dan Rusia Tolak Dukung Trump Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Hina Islam dan Alquran, Pendeta Abraham Ditangkap Bareskrim

 

  Berita Terkini
 
Usai Vonis Bebas, Abun dan Elly Langsung Dibebaskan dari Lapas

Fahri Hamzah Untuk 2019

3 Perempuan AS Menuduh Trump 'Menggerayangi' Mereka

Selama Tahun 2017 DPR Selesaikan 17 RUU

Fadli Zon Menjabat Plt Ketua DPR RI

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2