Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Reklamasi Pantai
Nelayan Menang Gugatan Lawan Pemprov DKI Kasus Reklamasi Pulau F
2017-03-17 06:21:08
 

Ilustrasi. Penolakan Reklamasi Pantai Teluk Jakarta.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan nelayan atas reklamasi Pulau F melawan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku tergugat.

Dalam sidang, majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat. Baik kepada tergugat atau kepada tergugat intervensi, dalam hal ini adalah PT Jakarta Propertindo atau Jakpro.

"Menyatakan batalnya keputusan Gubernur DKI Nomor 2268 Tahun 2015 tentang pemberian izin reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo tertanggal 22 Oktober 2015," kata Ketua Majelis Hakim Baiq Juliani di PTUN, Jakarta Timur, Kamis (16/3) malam.

Majelis hakim menilai dan berpendapat serta berkeyakinan, penerbitan objek sengketa yakni SK Gubernur DKI Jakarta No 2268 Tahun 2015 tentang pemberian izin, tidak terkait atau berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Selanjutnya, majelis hakim juga menyatakan, para penggugat sangat dirugikan dengan SK tersebut. Apalagi jika proyek reklamasi itu masih diteruskan. Kemudian dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan, menghentikan atau menunda segala bentuk pembangunan dalam reklamasi Pulau F.

"Menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah 474.500," tutup Majelis Hakim.

Sebelumnya, majelis hakim juga mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Walhi, untuk menghentikan proyek reklamasi Pulau K. Dalam putusan, majelis hakim membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 yang ditandatangani Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Mengadili, dalam penundaan mengabulkan permohonan penundan yang diajukan oleh penggungat. Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Gubermur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 2485 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksaan reklamasi pulau k kepada PT Pembangunan Jaya ancol tbk, tertanggal 17 nov 2015," kata Ketua Majelis Hakim Arief Pratomo sambil mengetuk palu di ruang sidang Kartika PTUN Jakarta Timur.

Dalam keputusannya, majelis hakim juga memerintahkan untuk menghentikan atau menunda segala bentuk Pembangunan dalam reklamasi Pulau K.

"Dengan segala tindak administasi selanjutnya, selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, atau ada penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari," tambah Arief.(liputan6/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Panglima TNI Gagas Doa Bersama 17 17 17 Serentak dari Sabang-Meuroke

Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita

Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika

Jadi Korban First Travel? Hubungi Posko 'Hotline' Ini jika Butuh Informasi!

 

  Berita Terkini
 
Rahmawati Soekarnoputri Pertanyakan Kemerdekaan Indonesia

Polisi Tetapkan Kiki Adik Bos First Travel Jadi Tersangka

72 Tahun Indonesia Kerja Bersama Wujudkan Kemakmuran Rakyat

Jusuf Kalla: UUD Boleh Berubah, Tetapi Tidak Merubah Visi Para Pendiri Bangsa

Ketua MPR: Yang Merasa Paling Pancasila Harus Belajar Lagi Sejarah Pancasila

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2