Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Nelayan Halmahera Tengah Protes Anggaran Pemilu Mahal Rp.110,4 Triliun
2022-04-19 15:48:27
 

Tampak Nelayan Halmahera Tengah sedang membentangkan spanduk bertuliskan "Pemilu Ratusan Triliun, Dorong Tidak Pikir Nelayan Sengsara".(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah hendaknya memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat membahas dan memutuskan anggaran pemilu bersama DPR dan KPU.

Pasalnya, saat ini ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi. Sebagian besar warga kelas bawah khususnya di pelosok daerah sangat butuh bantuan pemerintah, terlebih di tengah lonjakan harga-harga pangan.

Itulah salah satu poin yang disampaikan kelompok nelayan Nusliko, Kecamatan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dalam aksi protes terhadap anggaran pemilu yang mencapai Rp.110,4 triliun.

"Ratusan triliun buat pemilu rasanya percuma. Dorang tidak mikir kami di bawah menderita, cari makan saja susah," kata perwakilan nelayan Jhoni Mawire (41), Selasa (19/4).

Menurutnya, daripada dialokasikan semua untuk pemilu lebih baik pemerintah memangkas anggaran tersebut untuk membantu para nelayan.

Sebab, lanjut Jhoni, sudah lama kehidupan nelayan di wilayahnya dalam kondisi mengkhawatirkan. Di samping terdampak pandemi, faktor sarana dan prasarana, juga cuaca serta kondisi lingkungan yang buruk membuat mereka semakin sulit mendapat ikan.

"Dulu kami bisa mangael (memancing) sekitar pantai, pakai sampan dapat banyak. Sekarang mana bisa, harus jauh ke laut," ungkapnya.

Dia mengatakan, aktivitas pertambangan dan indutri nikel ditengarai telah menyebabkan wilayah tangkap ikan kian menyusut. Beberapa perairan di tepi pantai menjadi keruh bahkan tercemar oleh limbah.

Tak ayal kondisi itu memaksa para nelayan harus mencari ikan ke tengah laut meski dengan ongkos yang mahal.

"Minimal Rp.100.000 buat bensin sekali jalan jarak 4 kilometer, itu pun hasilnya tidak seberapa, dari mana kalau tidak dibantu pemerintah," tegasnya.

Hal senada disampaikan Jufri Laudi (35). Ia menilai anggaran untuk bantuan nelayan lebih mendesak disiapkan pemerintah ketimbang anggaran pemilu.

Hajatan lima tahunan itu diharapkan tidak mengubah fokus pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat.

"Jangan sampai kami berpikir tidak dapat bantuan gara-gara pemilu," tandasnya.

Dia menyatakan, mahalnya biaya pemilu di tengah kesulitan ekonomi dapat melukai rasa keadilan masyarakat. Nelayan seperti dirinya akan merasa diabaikan karena pemerintah lebih mengutamakan pemilu.

"Seolah kesulitan rakyat tidak ada artinya," tutup Jufri.(rls/bh/amp)



 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Barisan FBI Banjarnegara Dukung Firli Bahuri Jadi Capres 2024
  9 Partai Daftar Hari Pertama, KPU Sebut 6 Parpol Layak Jadi Peserta Pemilu 2024
  Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres
  Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu
  HNW: Usulan Projo Masa Jabatan Presiden 2,5 Periode Tak Sesuai Dengan Konstitusi
 
ads1

  Berita Utama
Partai UMMAT Dinyatakan Lolos sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU

Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

 

ads2

  Berita Terkini
 
Laporan Putri Candrawathi soal Dugaan Pelecehan Seksual 'Palsu', Polri: Masuk Katagori Menghalangi Penyidikan Kasus Brigadir J

Kuasa Hukum: Penahanan Mularis Djahri atas Aduan Anggota Polisi adalah Kriminalisasi

Partai UMMAT Dinyatakan Lolos sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU

Pengamat: Strategi Firli Bahuri Membangun Budaya Antikorupsi, Komprehensif dan Sistemik

Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Firli: Kasus Dugaan Suap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2