Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Netralitas ASN dan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2019, Kemendagri: Perlu Penguatan Inspektorat Daerah
2018-10-04 14:39:14
 

Tampak suasanan Diskusi yang diadakan LAN RI dengan tema 'Netralitas ASN dan Kepala Daerah jelang Pemilu 2019'.(Foto :BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Peran Inspektorat daerah tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi selaku pengawas internal pemerintahan belum terlihat jelas eksistensinya dalam melaksanakan fungsinya dalam pengawawan yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Daerah jelang Pemilihan Umum 2019.

Hal itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal.Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, dalam diskusi media bertajuk 'Netralitas Kepala Daerah dan ASN di Pemilu 2019 yang diadakan oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD)
Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan (DKK) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia di Gedung A LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (4/10).

Akmal menerangkan, bahwa walaupun secara fungsi Inspektorat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, tetapi pada tahap penentuan keputusan tetap dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian pada masing-masing pemerintah daerah.

"Kita punya PP 17 tentang pengawasan pemerintah daerah, sekali lagi kami katakan eksekutornya adalah PPK. Karena itu prosedur dan mekanisme yang harus dilalui," jelasnya.

Oleh karena itu, dia berharap perlunya dibentuk sebuah aturan hukum untuk lebih menguatkan Inspektorat dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.

"Sebenarnya Inspektorat yang berfungsi dalam pengawasan internal, perlu adanya penguatan Inspektorat dalam pengawasan internal yang ada di daerah," katanya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap

Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua

BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!

LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan

 

  Berita Terkini
 
Miris, CBA dan Aktivis Nilai Penanganan Hutan Jokowi Sangat Kontras dengan Fakta Lapangan

Penyanyi Dangdut Senior Machica Mochtar Kembali Ajukan Gugatan Cerai

Dragon Ball Super: Broly, Pertarungan Goku Vs Saiyan Baru

Ketum PPP: Serangan Jokowi Ke Prabowo Bisa Dipidanakan

PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2