Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Jokowi
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
2018-11-14 08:44:04
 

Ilustrasi. Tampak saat Jokowi bergaya naik coper.(Foto: twitter)
 
Oleh: Suhendra Ratu Prawiranegara

PEMIMPIN CINA pada tahun 2013 lalu mengumumkan suatu gagasan/ ide besar tentang tentang One Belt One Road (OBOR). Ada pun definisi, maksud dan tujuan dari OBOR adalah inisiasi strategi geopolitik Cina dengan pemanfaatan jalur transportasi dunia sebagai jalur perdagangan di kawasan Eurasia. Gagasan OBOR ini juga dimaksudkan sebagai wujud untuk meningkatkan kesejahteraan dan modernisasi Cina pada tahun 2020, melalui peningkatan sektor perdagangan dengan penyediaan fasilitas infrastruktur yang memadai, baik infrastruktur transportasi darat maupun laut di seluruh kawasan (wilayah).

Terdapat dua komponen utama dalam OBOR yaitu transportasi darat dan transportasi laut. Cina telah mengidentifikasi bahwa sektor infrastruktur akan sangat berimplikasi pada pengaruh biaya transportasi dan perdagangan (logistik). Maka dari itu performa dan ketersediaan sektor infrastruktur menjadi prioritas yang diutamakan dalam meendukung gagasan OBOR tersebut.

Posisi geografis Indonesia yang cukup strategis, pada akhirnya membuat pihak Cina menempatkan Indonesia dalam bagian gagasan OBOR tersebut. Berupa konektivitas Cina dengan Asia Tenggara (termasuk Indonesia didalamnya), dengan Asia Selatan dan Samudera Hindia.

Akhir bulan Oktober 2018 lalu, Cina kembali menunjukkan kepada dunia tentang performa capaian pembangunan infrstruktur di negerinya. Performa tersebut adalah berupa keberhasilan Cina membangun jembatan terpanjang di dunia. Jembatan yang menghubungi wilayah Zhuhai-Macau dan Hong Kong sepanjang 55 kilometer ini diresmikan langsung oleh Presiden Cina, Xi Jinping. Peresmian jembatan (laut) ini akan memiliki nilai sejarah tersendiri bagi Cina. Jembatan ini menelan biaya pembangunan dikisaran Rp 229 triliun dan dikerjakan proses konstruksinya selama sembilan tahun.

Pada awal mula proyek konstruksi jembatan ini menuai pro dan kontra, serta keraguan berbagai kalangan. Utamanya dari kalangan dalam negeri Cina sendiri, tidak sedikit pihak yang kontra dan meragukan kebijakan pembangunan jembatan ini. Namun kembali Cina membuktikan kemampuan mereka dalam hal penguasaan teknologi dan ilmu konstruksi modern dalam pembangunan sektor infrastruktur mereka, termanifestasi keberhasilannya membangun jembatan terpanjang di dunia saat ini.

Atas capaian ini sudah barang tentu akan memberikan dampak positif atas perkembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa khususnya pada tiga wilayah tersebut (Macau-Zhuhai-Hong Kong), umumnya adalah bagi Cina secara keseluruhan yang tengah concern atas implementasi gagasan OBOR, yang bertujuan pada kesejahteraan, kejayaan dan modernisasi Cina.

Kebijaksaan Dan Teladan Pemimpin

Selama kurun waktu satu bulan belakangan ini, publik dan khalayak umum disuguhi dan mendengar diksi "sontoloyo dan genderuwo". Yang mana kata sontoloyo dan genderuwo ini mengemuka setelah Presiden Joko Widodo menyebutnya pada dua kesempatan berbeda. Sebagaimana diketahui, bahwa makna sontoloyo berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna berikut: konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian/ umpatan).

Tentu diksi sontoloyo ini tidak akan berpengaruh luas jika disebut atau diucapkan oleh seseorang yang tidak mempunyai posisi strategis sebagai pemimpin/ pejabat negara. Atau disampaikan dalam kesempatan yang umum dan menjadi suatu kebiasaan yang dimaklumi oleh entitas masyarakat tertentu.

Namun hal ini akan berdampak negatif jika diksi sontoloyo ini diucapkan oleh seorang pemimpin negara dalam kesempatan dan acara yang resmi pula. Karena ucapan, maupun perilaku pemimpin akan menjadi standar nilai atau acuan (contoh) bagi masyarakat.

Pada kesempatan berikutnya, Presiden Joko Widodo kembali melontarkan istilah politik genderuwo (sumber, berbagai media online memuat pernyataan presiden pada tanggal 9 November 2018). Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat di Kabupaten Tegal. Presiden Joko Widodo menyampaikan apa yang dimaksud politik genderuwo adalah politik yang membuat ketakutan dikalangan masyarakat, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Namun terlepas hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tersebut sebagai jawaban balasan atas kritik-kritik yang tengah hadir diantaranya adalah kritik atas kebijakan impor, kritik atas daya beli masyarakat yang menurun, kritik harga-harga bahan pokok yang tidak stabil (tinggi) dan lain-lain, seyogyanya Presiden Joko Widodo tidak menggunakan diksi/ kata "genderuwo". Karena makna yang terkandung dalam kata genderuwo ini adalah : "hantu yang konon serupa manusia yang tinggi besar dan berbulu tebal." (menurut KBBI).

Tentu Pak Presiden juga tidak bermaksud menyamakan para pengkritik atau pihak yang dimaksud sebagai genderuwo. Namun dikarenakan kata genderuwo ini telah tersebut dari ucapan seorang kepala pemerintahan dan kepala negara, mau tidak mau, suka tidak suka akan mempunyai implikasi dikalangan masyarakat luas. Hal inilah yang patut disayangkan, atas dua kejadian dan perumpamaan politikus sontoloyo dan politik genderuwo tersebut.

Ilustrasi dan narasi atas sikap serta langkah politik Pemimpin Cina diatas, Xi Jinping, sudah selayaknya menjadi concern atau rujukan atas sikap-sikap politik pemimpin negeri ini. Bukan terjebak dalam narasi dan diksi-diksi yang tidak memberikan kontribusi positif atas demokrasi dan kemajuan bangsa. Sudah sepatutnya juga pemerintah, presiden beserta jajarannya menjawab tantangan global berupa OBOR Cina, dengan program-program dan gagasan seperti optimalisasi konsep Tol Laut yang masih jauh dari harapan dan target sampai saat ini.

Harapannya juga pemerintahan yang akan terbentuk paska pemilu serentak tahun 2019, kembali menghadirkan program-program pengintegrasian atau konektivitas wilayah seperti pembangunan Jembatan Jawa-Sumatera (Jawasuma) yang dibatalkan pelaksanaan pembangunannya oleh pemerintah saat ini, sebagai respon atas terbangunnya jembatan terpanjang di dunia oleh Cina.

Penulis adalah Pemerhati Infrastruktur Publik/ Jubir BPN Prabowo-Sandi.(RMOL/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Kwik Sindir Anak Jokowi: Pura-pura Jual Martabak Tapi Pegang Proyek Besar
  Pemerintah Jokowi Diimbau Tak Beri Harapan Kosong
  Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Sebut Prabowo Teken Pencalegkan Ex Koruptor
  Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
  Natalius Pigai: Kompetensi Pengetahuan Jokowi Belum Sampai untuk Seorang Kepala Negara
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang

Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M

BPN Menang 2 Gugatan di Bawaslu: Bukti Konstitusional, Bukan Makar

 

  Berita Terkini
 
Wartawan Korban Penganiyaan Mengklarifikasi terkait Jumpa Pers Pemda Kaur

Emak Emak Militan

Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, Ini Pesan Muhammadiyah DKI Jakarta

Hanura Bambu Apus Sesalkan Penyataan OSO Tuding Wiranto Penyebab Terpuruknya Partai

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2