Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Islam
Ormas Islam Perlu Kembali Memahami Dasar Pemikiran Masing-Masing Agar Tidak Kehilangan Arah
2017-06-06 22:22:45
 

Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyebut kemunculan kelompok yang menolak sistem demokrasi dimulai sejak reformasi. Kelompok tersebut menolak pemikiran Islam modern.

Setelah reformasi, lahir generasi neofundamentalisme atau Islamisme baru yang justru dia resisten menolak pikiran modern. "Lalu lahirlah gerakan-gerakan yang ingin mengembalikan konsep negara Islam termasuk khilafah Islamiyah," ujarnya

Kelompok tersebut lanjut Haedar menolak pemikiran Islam modern menyebut ormas Islam di Indonesia saat ini kesulitan menempatkan diri. Hal itu karena adanya kelompok Islam yang antidemokrasi.

"Ketika Muhammadiyah dan kelompok Islam modern lain mencoba mengambil posisi moderat agak ke kanan, dianggap masih ke kiri. Dalam posisi tengah, dianggap belum punya sikap yang jelas," kata Haedar dalam Pembukaan Pengkajian Ramadhan 1438 H PP Muhammadiyah di aula Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl KH Ahmad Dahlan, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (5/6).

Dia mencontohkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menolak keras sistem demokrasi. Namun mereka ingin tetap ingin dianggap dalam politik. "Misalkan HTI. Dia ingin punya artikulasi dalam politik, demo tapi dia antidemokrasi. Demokrasi haram, bukan hanya dalam menerapkannya, tapi mempelajari saja haram," papar Haedar.

Lebih lanjut kata Haedar, ormas Islam perlu kembali memahami dasar pemikiran masing-masing. Dia menilai saat ini Indonesia dalam masalah beragama dan berpolitik yang kompleks. "Kesimpulan saya kita sedang dihadapkan pada pandangan keagamaan dan politik yang kompleks. Maka penting bagi kita memahami kembali pikiran dasar agar kita tidak kehilangan arah," tambah Dia.

Haedar juga menegaskan, Muhammadiyah akan tetap berada pada prinsip mereka. Dia menjamin Muhammadiyah tidak akan berubah menjadi partai politik.

"Dalam konteks politik Alhamdulillah Muhammadiyah relatif kuat, siapa pun presiden, Muhammadiyah selalu menerima presiden yang sah. Alhamdulillah kita punya garis perjuangan dakwah. Politik urusan partai politik, Muhammadiyah tidak bisa ACDC, Muhammadiyah tidak bisa jadi ormas yang juga partai," pungkasnya.(dzar/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Panglima TNI Gagas Doa Bersama 17 17 17 Serentak dari Sabang-Meuroke

Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita

Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika

Jadi Korban First Travel? Hubungi Posko 'Hotline' Ini jika Butuh Informasi!

 

  Berita Terkini
 
Rahmawati Soekarnoputri Pertanyakan Kemerdekaan Indonesia

Polisi Tetapkan Kiki Adik Bos First Travel Jadi Tersangka

72 Tahun Indonesia Kerja Bersama Wujudkan Kemakmuran Rakyat

Jusuf Kalla: UUD Boleh Berubah, Tetapi Tidak Merubah Visi Para Pendiri Bangsa

Ketua MPR: Yang Merasa Paling Pancasila Harus Belajar Lagi Sejarah Pancasila

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2