Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Kasus Novel Baswedan
Ormas Pekat IB Sarankan Kasus Novel Baswedan Diselesaikan di Pengadilan
2016-02-07 21:30:43
 

Ilustrasi. Novel Baswedan saat Ditemui Wartawan.(Foto: BH/mkb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB), Markoni Koto menyarankan, agar perkara yang menjerat Penyidik KPK Novel Baswedan diselesai di Pengadilan.

Sebab akan memberikan pelajaran bagi masyarakat bahwa hukum adalah panglima. "Karena hukum harus ditegakkan tidak ada intervensi hukum oleh siapapun termasuk presiden sekalipun," ujar Markoni kepada wartawan, Jakarta, Minggu (7/2).

Sehingga, Markoni berpendapat, bahwa selama ini ada upaya KPK yang selalu mengimunisasi anggotanya yang terjerat hukum.

"Kalau seperti ini penegakan hukum di Republik ini tentu tidak memberikan pelajaran hukum yang baik terhadap rakyat Indonesia. Kenapa di KPK seolah-olah ada anggotanya impunitas terhadap hukum?" tanya Markoni.

Dirinya pun berpendapat, dengan masuknya perkara Novel di Pengadilan masyarakat bisa menilai siapa sebenarnya yang salah.

"Untuk itu kami mendorong persoalan hukum harus diselesaikan di pengadilan, supaya masyarakat tahu bersalah atau tidaknya yang bersangkutan," tegasnya.(bh/mkb)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Novel Baswedan
 
  Presiden Diminta Bentuk TPF untuk Kasus Novel Baswedan
  Menunggu Pemulihan dan Operasi Utama, Penyidik KPK Novel Baswedan Kembali Ke Indonesia
  Kapolri Rilis Sketsa Wajah Terduga Penyiram Air Keras ke Novel Baswedan
  Polisi: Nggak Ditemukan Hubungan antara Miko dengan Kasus Novel
  Ketua Komisi III Kutuk Penyiraman Air Keras terhadap Novel Baswedan
 
ads

  Berita Utama
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Sabu 239 Kg dan Ekstasi 30.000 Butir

JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

 

  Berita Terkini
 
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna

PP 12 Tahun 2018, DPRD Bisa Angkat dan Berhentikan Kepala Daerah

Fadli Zon Nilai KSP Sebaiknya Dibubarkan

TNI Harus Miliki Arah Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Negara

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2