Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Freeport
Otto Hasibuan: Ada Potensi Kerugian Negara Dalam Pembelian 51% Saham Freeport
2018-12-24 19:50:38
 

Pengacara senior Otto Hasibuan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh Pemerintah Joko Widodo diduga berpotensi merugikan negara. Demikian disampaikan Pengacara senior Otto Hasibuan kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu, Senin (24/12).

Menurut Otto pemerintah harusnya sabar menanti berakhirnya kontrak karya PTFI yang berakhir 2021. Sebab, kalau pemerintah tak memperpanjang maka Freeport bisa dimiliki Indonesia.

Hal itu, sambung Otto, ada dalam klausul Kontrak Karya (KK) Freeport yang sudah berjalan ini.

"Ketika Tim Peradi diminta menjadi konsultan oleh Menteri Jonan, kami baca ada klausul dalam KK yang menyatakan perpanjangan KK tergantung persetujuan pemerintah. jadi tak ada alasan pemerintah membayar mahal," ungkap Otto.

PT Inalum (Persero) pekan lalu, Jumat (21/12) resmi membeli sebagian saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Nilai transaksi mencapai 3,85 miliar dolar AS atau setara Rp 55,8 triliun.

Dengan begitu, kepemilikan saham Indonesia atas PTFI meningkat dari 9 persen menjadi 51 persen.

Banyak tokoh Indonesia mempertanyakan dan menyesalkan langkah pemerintah Joko Widodo ini. Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Menanggapi langkah pemerintah tersebut, mantan Ketua Umum Peradi ini mengaku kaget.

"Saya kaget ketika pemerintah mengeluarkan dana triliunan untuk membeli saham 51 persen Freeport," demikian Otto.(jto/rmol/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Please, Jangan Bermain-main dengan Isu Ustadz Abdul Somad

Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi

PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

 

  Berita Terkini
 
Rekor! Pertamakali di Asia Tenggara, DKI Jakarta Dianugerahi Penghargaan Geospasial

Please, Jangan Bermain-main dengan Isu Ustadz Abdul Somad

Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi

Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020

Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2