Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Palestina
PBB Kutuk Rencana Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat
2017-01-26 14:43:29
 

Seratus rumah akan dibangun untuk pemukiman Yahudi di Beit El, dekat Ramallah.(Foto: Istimewa)
 
NEW YORK, Berita HUKUM - PBB mengutuk rencana Israel untuk membangun permukiman Yahudi di kawasan pendudukan Tepi Barat --sebagian dilaporkan didanai oleh yayasan yang terkait keluarga menantu Donald Trump.

Seorang juru bicara PBB mengatakan 'tindakan sepihak' merupakan hambatan bagi perdamaian berdasarkan pada solusi dua negara.

Hari Selasa (25/1), Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan membangun 2.500 rumah lagi di pemukiman Yahudi 'untuk menjawab kebutuhan perumahan.'

Ini pengumuman pemerintah Israel yang kedua tentang pemukiman sejak Presiden AS Donald Trump menjabat.

Para pejabat Palestina mengatakan rencana itu merusak harapan perdamaian karena membangun di tanah yang diinginkan Palestina untuk negara mereka di masa depan.

Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, mengatakan: Bagi sekjen, tidak ada Rencana B untuk solusi dua-negara.

"Dalam hal ini setiap keputusan sepihak dapat menjadi kendala untuk solusi dua negara dan itu adalah keprihatinan mendalam sekretaris jenderal.

"Ada kebutuhan kedua belah pihak untuk terlibat dalam negosiasi serius untuk mencapai tujuan dua negara, Israel dan Palestina, dua negara untuk dua rakyat."

Donald Trump telah mengindikasikan bahwa ia akan lebih bersimpati kepada pembangunan pemukiman dibanding pendahulunya, Barack Obama, dan telah menunjuk seorang pendukung kuat pemukiman sebagai duta besarnya di Israel.

Bulan lalu, ia mengkritik Obama yang menolak untuk memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut Israel segera menghentikan semua kegiatan permukiman dan memperingatkan bahwa Israel "membahayakan kelangsungan perwujudan dari solusi dua negara".

Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman dan PM Benjamin Netanyahu mengatakan langkah itu merupakan 'jawaban atas kebutuhan perumahan.'Hak atas fotoAFP
Image captionMenteri Pertahanan Avigdor Lieberman dan PM Benjamin Netanyahu mengatakan langkah itu merupakan 'jawaban atas kebutuhan perumahan.'

Sekitar 500.000 orang Yahudi tinggal di sekitar 140 pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel tahun 1967 di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Pemukiman dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, walaupun Israel menyangkalnya.

Seratus dari rumah baru yang disetujui pembangunannya itu akan dibangun di Beit El, sebuah pemukiman di dekat Ramallah yang kabarnya menerima dana dari yayasan yang dikelola oleh keluarga Jared Kushner, yang merupakan penasihat senior sekaigus menantu Donald Trump.

Menyusul pengumuman itu, Netanyahu menyatakan di Twitter: "Kami sedang membangun - dan terus membangun."

Netanyahu mengatakan ia masih mendukung solusi dua-negara, tetapi pada hari Minggu ia dilaporkan mengatakan kepada para menteri bahwa ia mencabut pembatasan pembangunan di Tepi Barat dan Jerusalem Timur, seiring disetujuinya izin untuk 566 rumah baru di permukiman Pisgat Zeev, Ramat Shlomo dan Ramot.

Gerakan pemukiman Yahudi sangat antusias menyambut terpilihnya Donald Trump.Hak atas fotoEPA
Image captionGerakan pemukiman Yahudi sangat antusias menyambut terpilihnya Donald Trump.

Anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi mengecam keras langkah Israel.

"Sekali lagi, pemerintah Israel membuktikan bahwa mereka lebih berkomitmen pada pencaplokan tanah dan penjajahan daripada solusi dua-negara dan memenuhi persyaratan untuk perdamaian dan stabilitas," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Eskalasi yang disengaja dari pembangunan pemukiman ilegal Israel itu merupakan kejahatan perang dan pelanggaran yang mencolok terhadap hukum dan konvensi internasional, khususnya resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2334."

Ashrawi meminta AS dan seluruh masyarakat internasional untuk "mengambil langkah-langkah serius dan konkret untuk menghentikan sepenuhnya semua kegiatan permukiman dan menuntut agar Israel mendapat hukuman dan sanksi sebelum mereka menuntaskan kehancuran wilayah dan demografi Tepi Barat."(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Palestina
 
  Harapan Besar Warga Gaza atas Kesepakatan Damai Hamas-Fatah
  Kasus Yerusalem: Palestina Tetap Bekukan Hubungan dengan Israel
  DPR Kecam Tindakan Pelarangan Sholat di Masjid Al-Aqsa
  Ismail Haniya Dipilih sebagai Pemimpin Baru Hamas
  PBB Kutuk Rencana Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat
 
ads

  Berita Utama
Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru

Kombes M Iqbal Kini Resmi Menjabat Karo Penmas Divisi Humas Polri

Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

 

  Berita Terkini
 
Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru

Kombes M Iqbal Kini Resmi Menjabat Karo Penmas Divisi Humas Polri

Jelang Pilkada Serentak 2018, Polda Jatim Gelar Sispam

Mintarsih A. Latief Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel ke Bawas MA

Budi Waseso Diminta Turun Gunung ke Pilkada Jateng, Relawan Pendukung Terbentuk

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2