Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Partai PBB
PBB akan Panggil Ahli IT untuk Periksa Sipol Bermasalah atau Tidak
2017-11-04 18:42:37
 

Ilustrasi. Ketua Umum PBB, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memenuhi dokumen persyaratan secara lengkap dan tak akan dilanjutkan pada penelitian administrasi. PBB menempuh jalur hukum di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, pada sidang pembacaan pokok-pokok perkara, mengatakan bahwa pihaknya dapat membuktikan bahwa PBB memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh Undang-Undang (UU) No.7/2017. PBB terkendala teknis pada saat pengisian data ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

"Seluruh berkas yang diminta oleh UU, sudah ada semua. Nanti kami buktikan. Kami mohon juga, alat bukti jangan ditutup dulu karena kami menemukan bukti-bukti baru. Mohon kiranya alat bukti itu dihadirkan sebagai alat bukti tambahan," tegas Yusril di kantor Bawaslu, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).

Yusril menggugat dasar hukum Sipol dan akan menghadirkan ahli Informasi dan Teknologi (IT) untuk memeriksa permasalahan Sipol. PBB telah merekam permasalahan yang ditemui petugas partai selama mengisi Sipol.

"Kami akan panggil ahli, untuk menilai apakah Sipol bermasalah atau tidak, biar sidang ini berjalan secara jujur dan adil. Seluruh rekaman kami terhadap Sipol, tolong dibuka untuk publik agar publik juga dapat menilai sendiri," tandas Yusril.

Sementara, pada Pemilu 2014, KPU menyatakan PBB tak lolos menjadi partai peserta pemilu karena tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Saat itu, kata Yusril, PBB kekurangan satu orang pengurus perempuan. PBB mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan memenangkan perkara.

"Waktu itu, UU Partai Politik mensyaratkan keterwakilan 30 persen perempuan hanya di pengurus pusat, tapi PKPU (Peraturan KPU) mewajibkan sampai kabupaten/kota. Kami hanya kurang satu perempuan karena dia sedang pindah. Jadi, karena hanya kurang satu perempuan, kami dinyatakan tidak lolos. Sekarang, PKPU berlainan dengan UU Pemilu," terang Yusril pada awal sidang.(rumahpemilu/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Partai PBB
 
  Mediasi PBB dengan KPU Gagal, PBB Lakukan Perlawanan sebagai Bentuk Kezaliman
  Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
  Yusril Mengajukan Gugatan ke Bawaslu dan Berencana Pidanakan Komisioner KPU
  Yusril: PBB Minta Bawaslu Mediasi dengan KPU Selesaikan Masalah di Monokwari Selatan
  PBB Riau Resmi Mendukung Pasangan Firdaus-Rusli Menjadi Gubernur
 
ads

  Berita Utama
Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona

PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019

Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP

 

  Berita Terkini
 
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur

Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

Cerita Yusril Dipanggil Jokowi Bahas Khusus Kasus Habib Rizieq Shihab

Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona

Bhayangkara FC Melaunching Jersey Baru dan Nama 26 Pemain

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2