Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Rohingya
PBB: Perlakuan Terhadap Warga Muslim Rohingya 'Mimpi Buruk Kemanusiaan'
2017-09-30 12:07:04
 

Gelombang kekerasan di Rakhine, Myanmar, memaksa orang-orang Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh.
 
NEW YORK, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menggambarkan apa yang terjadi terhadap warga minoritas Muslim Rohingya di Myanmar sebagai mimpi buruk kemanusiaan.

Dalam pidato di Dewan Keamanan di New York, hari Kamis (28/9), Guterres mendesak agar pemerintah Myanmar mengakhiri operasi militer dan membuka akses kemanusiaan di Rakhine, negara bagian yang banyak didiami oleh warga Rohingya.

"Situasi di lapangan berubah dengan sangat cepat menjadi darurat pengungsi, (menjadi) mimpi buruk kemanusiaan," kata Guterres.

Ia mengatakan pihaknya menerima kesaksian warga Rohingya 'yang menjadi korban kekerasan luar biasa, termasuk ditembaki dengan membabi buta, menjadi korban ranjau darat, dan serangan seksual'.

"Ini jelas tidak bisa diterima dan harus diakhiri dengan segera," kata Guterres.

Antonio GuterresHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionAntonio Guterres mengatakan militer Myanmar melakukan 'pembersihan etnis' terhadap warga minoritas Muslim Rohingya.

Lebih dari 500.000 warga Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh untuk menghindari gelombang kekerasan di Rakhine.

Kekerasan dipicu oleh serangan milisi Rohingya yang dibalas dengan operasi militer, yang dikatakan PBB sebagai pembersihan etnis.

Guterres mendesak pemerintah Myanmar mengakhiri operasi militer dan membolehkan akses tak terbatas untuk menyaluran bantuan kemanusiaan agar warga Rohingya bisa kembali ke Rakhine dengan selamat.

"Realitas di lapangan membutuhkan tindakan, tindakan yang cepat, untuk melindungi orang-orang, menghilangkan penderitaan, mencegah instabilitas, dan mengatasi akar masalah yang ada," papar Guterres.

Ia memperingatkan kekerasan sistemis di Rakhine bisa memburuk dan menambah jumlah pengungsi Rohingya.

Pidato ini disampaikan setelah beberapa jam sebelumnya setidaknya 14 perempuan dan anak-anak Rohingya tenggelam ketika perahu yang mereka tumpangi tenggelam di lepas pantai Bangladesh.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing

Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar

 

  Berita Terkini
 
Hasil Munaslub Tunjuk Daryatmo Sebagai Ketum Hanura

Developer Proyek Reklamasi Polisikan Konsumen

2.027 Warga Asmat Mendapat Pelayanan Kesehatan Satgas TNI

Kepala Bakamla RI Resmikan Kapal Terbesar Karya Anak Bangsa

Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2