Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Tambang
PERKHAPPI Resmi Menjadi Wadah Konsultan Hukum Pertambangan
2019-04-07 18:42:31
 

Launching organisasi PERKHAPPI dan Seminar Nasional di Jakarta. (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Konsultan Hukum &
Pengacara Pertambangan Indonesia (DPN PERKHAPPI) menyelenggarakan
Seminar Nasional Hukum Pertambangan dengan tema "Perkembangan dan Prospek
Usaha Pertambangan dalam Kacamata Hukum Nasional", di Hotel Ibis Kemayoran, Jakarta, Sabtu (6/4).

Seminar dan sekaligus launching organisasi PERKHAPPI (Perkumpulan Konsultan Hukum & Pengacara Pertambangan) dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta dari berbagai kalangan termasuk perwakilan kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, Dewan Energi Nasional, praktisi hukum, para ahli pertambangan, akademisi, pemerintah, dan rekan perusahaan pertambangan.

Sekretaris Jenderal DPN PERKHAPPI, Andriansyah Tiawarman yang juga sebagai Ketua pelaksana acara menyampaikan bahwa acara yang dihadiri peserta tidak hanya berasal dari Ibukota akan tetapi dari berbagai daerah yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali, Sulawesi ini, diadakan sebagai media pengenalan PERKHAPPI kepada seluruh stakeholder di bidang pertambangan khususnya praktisi hukum.

Andriansyah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan ini antara lain Justitia Training Center dan Pusat Studi Hukum Pertambangan (PSHP) yang telah menjadi motor dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan ini.

"Semoga hari ini akan menjadi sejarah lahirnya suatu Organisasi sebagai wadah para konsultan hukum & Pengacara pertambangan hukum di Indonesia demi terwujudnya kedaulatan hukum pertambangan nasional," ucap Andriansyah Tiawarman.

Ketua Umum DPN PERKHAPPI Faisal Santiago, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh perwakilan dan peserta yang hadir. Beliau berharap hadirnya PERKHAPPI di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan solusi terkait banyaknya permasalahan pertambangan di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebagai Keynote Speaker, yang diwakili oleh Staf Khusus Menteri ESDM, Irjen Pol (Purn) Drs E. Widyo Sunaryo menyambut baik atas hadirnya PERKHAPPI sebagai wadah para konsultan hukum pertambangan di seluruh Indonesia.

"Menteri ESDM menyambut baik hadirnya PERKHAPPI di Indonesia. Hadirnya PERKHAPPI di Indonesia diharapkan dapat menjadi mitra dari kementerian ESDM dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pertambangan dan ESDM berharap ini dapat menjadi wadah yang baik untuk kita semua," ungkap Widyo Sunaryo.

Sebelum kegiatan seminar dimulai, sebagai simbolis para Pengurus DPN PERKHAPPI melakukan potong tumpeng yang diwakili Faisal Santiago, didampingi oleh Andriansyah Tiawarman selaku Sekretaris Jenderal.

Kegiatan diskusi Seminar Nasional Hukum Pertambangan ini dipimpin oleh Moderator Ternama yaitu Brigita Manohara (Presenter Tv One) didampingi oleh Lingga Nugraha selaku co moderator dan 2 pembicara yang Ahli di bidangnya masing-masing yaitu Prof Hikmahanto Juwana (Ahli Hukum Pertambangan/Guru Besar Universitas Indonesia), dan Tria Supjaneni (Praktisi Pertambangan).

Prof Hikmahanto Juwana, dalam pemaparannya menjelaskan pentingnya profesi Konsultan Hukum yang fokus di sektor pertambangan.

"Tidak hanya advokat saja, akan tetapi jaksa, kepolisian, dan hakim pun harus mengetahui ilmu hukum pertambangan agar dapat memberikan solusi terbaik saat timbul permasalahan pertambangan," ungkapnya.

Ditempat sama, Tria Suprajeni menyampaikan bahwa masalah pertambangan banyak diisi oleh Insinyur-insinyur yang turun langsung ke lapangan. Akan tetapi sangat diperlukan adanya konsultan hukum yang memahami regulasi serta praktek di lapangan.

Acara berlangsung dengan hikmad hingga akhir acara, dan ditutup dengan pemberian cinderamata kepada moderator dan narasumber serta foto bersama.(bh/amp)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

 

  Berita Terkini
 
5 Hal yang Bisa Anda Lakukan Membantu Mengurangi Pemanasan Global

Prof Amien Rais 'Yatim' Secara Politik?

Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Cocoknya Jadi Menteri ESDM atau KLH

Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK

Desa Geramat Bangun Jalan Lingkungan dengan Dana Desa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2