Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
PKPI
PKPI Melaporkan Komisioner KPU Hasyim Asyari ke Polda Metro Jaya
2018-04-17 07:40:29
 

Tampak kuasa hukum PKPI Supriyadi Adi, di SPK Polda Metro Jaya, Senin (16/4).(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang dianggap menyebarkan berita bohong.

"Yaitu menyebarkan bahwa KPU akan mengajukan PK (peninjauan kembali) terhadap keputusan (PTUN yang mengabulkan gugatan) yang sudah didapat PKPI," ujar kuasa hukum PKPI Supriyadi Adi, di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya, Senin (16/4).

Supryadi menjelaskan, dalam Undang-Undang Pemilu, dikatakan putusan yang diketok palu Pengadilan Tata Usaha Negata (PTUN) bersifat final dan mengikat.

"Ini diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), bahwa putusan PTUN tidak bisa dibanding, kasasi dan tidak bisa di PK. Itu lah berita bohong yang disampaikan Hasyim Asy'ari," tuturnya.

Reinhard Halomoan yang juga tim pengacara PKPI, merasa kecewa dengan pernyataan Hasyim Asy'ari di berbagai media massa. Sebagai Komisioner KPU, harusnya Hasyim Asy'ari memahami Undang-Undang Pemilu.

"Berita tidak benar ini berdampak kepada kader PKPI yang merasa terteror dan menurunkan (tingkat) kepercayaan kepada PKPI," ujar Reinhard.

Dalam laporannya tersebut, tim kuasa hukum PKPI juga melampirkan putusan PTUN yang mengabulkan gugatan PKPI, Undang-Undang Pemilu, Peraturan Mahkamah Agung terkait penanganan sengketa pemilu, dan screen capture berita bohong tersebut.

Hasyim Asy'ari digugat secara pidana dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP terkait pencemaran melalui media elektronik.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara

 

  Berita Terkini
 
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Narkoba, Satu Bandar Tewas

Legislator Desak Pemerintah Tuntaskan Kebocoran Pipa Minyak di Balikpapan

Jembatan Ambruk, Pemerintah Bisa Dipidana

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2