Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PKS
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
2019-07-14 17:17:11
 

Ilustrasi. Prabowo Subianto bersama Presiden PKS M. Sohibul Iman.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo dan rivalnya di Pilpres 2019 Prabowo Subianto jangan langsung diartikan sebagai simbol bergabungnya dua kutub politik.

"Pertemuan itu bukan berati harus bergabung," kata Ketua DPP PKS Pipin Sofyan saat menjadi pembicara diskusi "Politik Pasca Keputusan MK" di kampus Mercubuana, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7).

Pipin menegaskan, kendati Prabowo dan Jokowi telah melakukan pertemuan langsung, dan Prabowo adalah simbol oposisi di pilpres, sinyal sikap PKS sudah jelas, yaitu menjadi partai oposisi.

Meskipun, lanjut dia, belum ada keputusan secara resmi dari DPP PKS terkait sikap politik untuk lima tahun ke depan.

"2019-2024 belum di dalam atau di luar pemerintahan, di PKS memang belum dinisbatkan. Para pendiri PKS memutuskan kemungkinan besar memang akan oposisi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan PKS akan tetap menjadi partai oposisi. Tidak ingin sendirian, PKS ingin partai Koalisi Adil Makmur yang telah dibubarkan oleh Prabowo tetap berada di barisan oposisi.

Jokowi dan Prabowo bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Menjajal MRT, keduanya turun Stasiun MRT Istora Senayan, dilanjutkan jumpa pers di hadapan wartawan.

Selanjutnya, dua tokoh bangsa yang berkompetisi pada Pilpres 2019 berjalan sekitar 500 meter menuju Restoran Sate Khas Senayan, FX Sudirman, Lantai F1, Jalan Jenderal Sudirman untuk bersantap siang.(rt/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > PKS
 
  Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
  PKS Siap Berperan Sebagai Checks and Balances Sendirian
  Warga Maluku Tersinggung Wiranto Sebut Pengungsi di Maluku Jadi Beban Pemerintah
  PKS: Ijtima Ulama IV dan Tokoh Nasional Pasti Membawa Berkah
  PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
 
ads1

  Berita Utama
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains

Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2