Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
PKS Kritik Pelonggaran PSBB: Jangan Korbankan Rakyat karena Gagal Atasi Corona
2020-05-20 06:33:24
 

Tampak keramaian massa di saat PSBB.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Jokowi menyiapkan skenario melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terbukti bisa menekan penularan corona. Anggota Komisi IX DPR dari PKS Netty Prasetyani mengatakan, rencana ini belum tepat karena kurva penularan virus corona belum turun secara signifikan.

"Pemerintah harus bertanggung jawab dengan kebijakan PSBB yang dipilih. Di saat UU mengamanatkan untuk melakukan karantina kesehatan, mengapa tiba-tiba pemerintah mau melonggarkan PSBB, padahal kasus positif belum mengalami penurunan yang signifikan," kata Netty saat dihubungi, Selasa (19/5).

Istri eks Gubernur Jabar Ahmad Heryawan itu menuturkan apabila pelonggaran PSBB tak memiliki kesiapan matang, maka masyarakat akan menjadi korban kegagalan pemerintah dalam menghadapi virus corona di Indonesia.

"Jika pemerintah terus memaksa melonggarkan PSBB, sedangkan pemerintah tidak memiliki kesiapan pencegahan dan penanganan klinis, maka sama saja pemerintah membawa rakyat kepada marabahaya," tutur dia.

"Jangan sampai pemerintah mengorbankan rakyat demi menutupi kegagalan dan ketidakmampuan pemerintah dalam perang melawan COVID-19," tegasnya.

Tidak hanya itu, Netty mengatakan sejauh ini pemerintah belum dapat mencapai target untuk melakukan 10 ribu tes corona setiap harinya. Dia khawatir rumah sakit tak memiliki kapasitas yang memadai jika PSBB dilonggarkan.

"Dengan berbagai skema, para ahli memprediksi penurunan COVID-19 bisa Oktober, akhir tahun, bahkan tahun 2021. Sampai kapan penurunan kurva terjadi? Berapa jumlah bed yang tersedia? Berapa kesanggupan fasilitas kesehatan melakukan penanganan? Apakah layak Indonesia dilakukan relaksasi PSBB?," tuturnya.

Netty meminta pemerintah tak salah mengartikan maksud hidup New Normal atau hidup berdampingan dengan virus corona. Dia menyebut kehidupan New Normal yang disampaikan WHO hanya berlaku bagi negara yang berhasil melawan virus corona seperti China, Vietnam, dan Jerman.

"WHO memberikan prasyarat untuk negara yang berhak melakukan penyesuaian New Normal antara lain, pertama negara harus mampu mengendalikan penyebaran virus corona hingga mengalami angka penurunan," kata Netty.

"Kedua, negara juga harus mampu melacak dini, isolasi, hingga tes secara masif. Ketiga, negara harus bisa menekan potensi penularan corona di tempat-tempat rawan. Terakhir, berbagai tempat publik seperti sekolah dan perkantoran harus bisa menerapkan protokol pencegahan COVID-19," pungkasnya.(em/kumparan/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
  Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
  Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
  Kadishub DKI Jakarta: Sudah 6.364 Kendaraan Diputar-balikkan Karena Tak Kantongi SIKM
  Tak Ada 'New Normal', Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali
 
ads1

  Berita Utama
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia

Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur

Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah

Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!

Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2