Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
PKS Tagih Janji Jokowi, Katanya Mau Kebut 10 Ribu Tes Covid-19 di Indonesia
2020-05-17 05:35:52
 

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS menagih janji Presiden Joko Widodo alias Jokowi menargetkan 10 ribu tes Covid-19 setiap hari.

"Tes Covid negara kita sangat rendah, bahkan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga," kata Netty dalam keterangannya, Sabtu (16/5).

Seperti diketahui, target 10 ribu tes per hari disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) Laporan Gugus Tugas Covid-19 yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden 13 April 2020 lalu.

Sebulan lebih sudah target itu disampaikan oleh presiden, tetapi hingga kini jumlah 10 ribu tes per hari belum juga tercapai.

Menurut Netty seharusnya tes Covid-19 ini bisa segera dikebut, karena pemerintah sudah memiliki alat-alatnya.

"Bukankah pemerintah telah mendatangkan 400 ribu reagen dari luar negeri," kata ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI itu.

Dia mengatakan dulu pemerintah beralasan ketidaktersediaan reagen adalah penyebab rendahnya pengetesan. "Sekarang kan sudah punya, lantas apa kendalanya?" tanya Netty.

Sebagaimana diketahui, reagen merupakan bahan kimia untuk memproses sampel sebelum masuk mesin real time polymerase reaction chain (RT-PCR).

Netty mengaku prihatin dengan kondisi ini, apalagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengklaim bahwa kurva corona di Indonesia mulai melambat.

"Rasio tes Covid-19 kita sangat rendah, padahal tes ini menjadi salah satu indikator dalam kurva epidemi terkait dengan kasus baru," ujarnya.

"Para ahli juga mengatakan jumlah orang yang diperiksa akan menentukan seberapa besar derajat kepercayaan terhadap kurva epidemi tersebut," tambahnya.

Netty menjelaskan rasio pemeriksaan di Indonesia adalah 0,4 orang per 1.000 penduduk. Sementara negara tetangga seperti Malaysia memiliki rasio 7 orang per 1.000 penduduk dan Vietnam tercatat 2,7 orang per 1.000 penduduk.

"Jadi sekarang kita harus menagih janji presiden yang katanya mau mengebut tes corona," ujarnya.

Dia menambahkan tes harus dilakukan secara masif dan benar di tempat-tempat publik dan fasilitas layanan kesehatan.

Buat masyarakat mudah mengakses. Jangan sampai orang datang untuk melakukan tes, tetapi alat dan bahannya tidak ada.

Padahal mereka membutuhkan itu sebagai syarat melakukan perjalanan, misalnya. Makanya wajar saja kalau kemudian terjadi kasus jual beli surat keterangan bebas Covid-19 secara daring.

"Jadi bagaimana bisa berdamai dengan corona jika upaya yang dilakukan masih minimalis. Tidak ada damai dengan corona kalau kita tidak melawannya hingga Indonesia menang," kata Netty usai membagikan bantuan pada warga terdampak Covid-19 di Desa Galagamba, Ciwaringin, Cirebon. (boy/jpnn/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto: Polri Siap Dukung Penerapan New Normal
  Peduli Covid-19, Baintelkam Mabes Polri Beri Bantuan Ratusan Paket Sembako ke Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
  Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
  Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
  Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
FPI, GNPF-Ulama dan PA 212: Pemerintah Gagal Atasi Penistaan Agama dan TKA China

Din Syamsuddin: Narasi 'PKI Tidak Akan Bangkit' Itu Narasi Pendukung Komunis

Berprestasi, 3 Personel Ditlantas Polda Metro Jaya Raih Penghargaan dari Kapolda Nana Sudjana

Luamayan, Bisa Menonton Cara Kerja Akal Sehat di Amerika

Jack Boyd Lapian Laporkan Mantan Kliennya ke Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2