Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
BNPT
PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi
2018-05-22 11:44:39
 

Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima Pimpinan Pengurus Pusat Muhammadiyah.(Foto: jay/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengusulkan kepada DPR agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diganti menjadi sebuah komisi yang beranggotakan tokoh agama, akademisi, Polri, dan TNI untuk masa jabatan lima tahun. Semangat penanganan terorisme tetap harus menghormati demokrasi dan penegakan HAM.

Demikian Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan hal ini usai menerima delegasi PP Muhammadiyah yang dipimpin Busyro Muqoddas di ruang kerjanya, Senin sore (21/5). Bamsoet, begitu sapaan akrab Ketua DPR, mengapresiasi masukan konstruktif PP Muhammadiyah ini untuk revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme)

"PP Muhammadiyah setuju dengan revisi UU ini. Hanya saja judulnya harus diganti menjadi UU Pencegahan dan Penanganan Terorisme. Kita terima dan jadi masukan untuk Pansus," ucap Bamsoet kepada pers usai pertemuan. Dijelaskan Bamsoet, BNPT seperti diusulkan Muhammadiyah perlu diubah menjadi komisi yang bernama Komisi Nasional Penanggulangan Terorisme. Dalam pembentukan komisi ini, DPR sangat berperan, karena para anggota harus melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Para anggota komisi tersebut hanya boleh menjabat satu kali masa jabatan untuk lima tahun. Dan TNI boleh dilibatkan dalam komisi ini dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Usulan Muhammadiyah ini sebagian besar sudah masuk dalam materi pasal-pasal revisi UU Anti Terorisme. Poin penting lainnya yang menajdi usulan Muhammadiyah, lanjut Bamsoet, adalah setuju adanya penyadapan asal dengan izin pengadilan. Dan masa penahanan terduga teroris sebaiknya maksimum 14 hari, bukan 30 hari seperti dalam UU Antiterorisme.

"Penahanan harus sesuai dengan KUHP. Perlindungan terhadap korban harus disempurnakan. Perlu ada pasal ganti rugi bagi korban. Muhammadiyah juga mendesak adanya sanksi bagi aparat yang menggunakan kekerasan terhadap terduga terorisme," papar Bamsoet membacakan poin-poin penting usulan Muhammadiyah itu, seraya menambahkan, "Sebelum ayam berkokok di akhir Bulan Mei RUU ini sudah rampung dibahas."

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Anggota Pansus RUU Anti Terorisme Dave Laksono, dan pengurus Biro Hukum dan Advokasi PP Muhammadiyah. Buysro sendiri mengapresiasi sikap Ketua DPR yang menerimanya dengan begitu terbuka. Apa yang diusulkan Muhammadiyah ini merupakan hasil kajian sejak 2016 dengan menggelar diskusi dan seminar Bersama Kapolri, Komnas HAM, Imparsial, dan para akdemisi lainnya.(mh/sc/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > BNPT
 
  PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi
  Teladani Figur Hamka Hadapi Dinamika Bangsa
  Suhardi Alius Dilantik Presiden menjadi Kepala BNPT
  Ini Pesan Gerindra untuk Kepala BNPT yang Baru
  Kapolda Metro Jaya Diangkat Jadi Kepala BNPT
 
ads

  Berita Utama
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera

Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019

Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur

 

  Berita Terkini
 
Sepasang Kekasih Dibegal di Jembatan 3 Pintu Masuk Pertamina Kelapa Gading

Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera

Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi

Kapolri Resmi Melantik Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Menjadi Wakapolri

Ketua MPR: Stabilitas Ekonomi Harus Terjaga

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2