Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Aceh
PT PIM Diminta Adil Terkait Rekrutmen Karyawan
2018-04-12 22:09:48
 

Muhammad Agung Rezky Afonna.(Foto: Istimewa)
 
LHOKSEUMAWE, Berita HUKUM - PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Aceh Utara diharapkan dapat berlaku adil kepada masyarakat lokal terkait rekrutmen karyawan. Pasalnya, perusahaan milik daerah tersebut lebih mengistimewakan lulusan dari Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh daripada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah binaan perusahaan tersebut.

Seperti yang diketahui dalam surat Pengembangan SDM PT PIM Nomor 328/TK 0101 tanggal 27 Maret 2018 terkait program Rekrutmen dan seleksi Tenaga Account Executive (AE) PT PIM Tahun 2018, Career Development Centre (CDC) Unsyiah diminta untuk mempersiapkan 30 orang lulusan terbaik dari Fakultas Pertanian selambat-lambatnya tanggal 09 April 2018 oleh PT PIM.

"Unimal juga mempunyai CDC sama halnya seperti Unsyiah, namun kenapa hanya Unsyiah saja yang menerima program Rekrutmen dan seleksi Tenaga Account Executive (AE) PT PIM Tahun 2018, sedangkan Unimal tidak?," demikian kata Tokoh Pemuda Kota Lhokseumawe, Muhammad Agung Rezky Afonna dalam siaran persnya yang diterima pewarta BeritaHUKUM.com, Kamis (12/4).

Lanjut Agung, jika PT PIM hanya meminta kepada CDC Unsyiah untuk menyiapkan 30 orang tenaga kerja sedangkan PTN di wilayah binaannya seperti Universitas Malikussaleh (Unimal) tidak dilibatkan, PT PIM cenderung tidak adil kepada Unimal.

"Alangkah baiknya Unimal juga dilibatkan dalam rekrutmen PT PIM, bukan Unsyiah aja. Jika begitu, berarti PT PIM Cenderung tidak adil kepada Unimal. Semestinya PT PIM harus memperhatikan dan adil kepada Unimal, apalagi Unimal terletak di satu kecamatan dengan PT PIM yaitu Kecamatan Dewantara," harap Agung yang juga merupakan Pengusaha Muda Kota Lhokseumawe.

Agung melanjutkan, bila Unimal ditelantarkan, ditakutkan akan terjadi gesekan-gesakan lain yang akan berdampak buruk untuk PT PIM, selain citra baik PT PIM menurun, bisa saja masyarakat lokal bersama mahasiswa Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara melakukan aksi protes pada PT PIM untuk menuntut haknya, seperti yang diatur dalam UU No.12/2005 tentang Pengesahan Internasional Convenant on Civil and Political Rights pasal 25.

"Masyarakat sekarang sudah cerdas bisa saja mereka menuntut haknya seperti yang diatur dalam UU No.12/2005 Pasal 25 yang bunyinya, setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa ada pembedaan apapun. Otomatis hal itu akan berdampak buruk bagi PT PIM," jelas Agung.

Agung juga berpendapat, PT PIM akan lebih baik jika hak-hak masyarakat lokal dan lingkungan sekitar terus diperhatikan secara maksimal, baik melalui CSR ataupun melalalui instrumen lainnya.

"Dalam menjalankan perusahaan kita ingin berjalan lancar, perhatikan dan berbuat baik lah pada lingkungan sekitar agar tidak ada yang saling dirugikan," tutupnya.(bh/sul)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

 

  Berita Terkini
 
Dewan Pers Mangkir Sidang Ke-7 PMH, Wilson: Dewan Pers Tidak Beradab

Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi

Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan

Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

Legislator Sesalkan Pendirian Kantor Bersama Polisi Indonesia - China di Kalbar

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2