Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Freeport
PT Freeport Indonesia Harus Tuntaskan Temuan BPK
2018-07-25 07:21:51
 

Ilustrasi. Tambang Gresberg Freeport.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendesak PT. Freeport Indonesia (PTFI) agar menindaklanjuti dan menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan BPK tersebut terkait kerusakan hutan lindung dan pencemaran limbah yang berpotensi merugikan negara hingga Rp185,01 triliun yang meliputi polusi udara, polusi air, polusi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kemudian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang belum ada serta beberapa perusahaan yang perizinannya belum ada.

"Oleh karena itu, dalam rapat ini kita minta KLHK untuk segera meminta Freeport untuk melakukan audit lingkungan hidup secara berkala," terang Andi saat ditemui Parlementaria setelah Rapat Kerja dengan Menteri LHK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

Dalam salah satu temuan BPK tersebut, PTFI melanggar peraturan perundangan, karena menggunakan kawasan hutan tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan seluas minimal 4.535,93 hektar. Hal tersebut melanggar Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

"Kita minta ini diselesaikan dan harus ada pemaksaan dari KLHK sebagai perwakilan dari pemerintah. Permasalahan ini harus diselesaikan sebelum divestasi saham, jangan sampai nantinya kita atau PT. Inalum yang menanggung seluruh biaya kerugian yang diakibatkan oleh PTFI," tukas politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dalam kesempatan ini pula, Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri LHK dalam menyikapi temuan pemeriksaan BPK atas sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK dan segera melaporkannya kepada Komisi VII DPR RI.(es/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Freeport
 
  PT Freeport Indonesia Harus Tuntaskan Temuan BPK
  Freeport Tak Boleh Jadi Faktor Penekan pada Perundingan Dagang RI-AS
  Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan
  Tolak Kesepakatan Kontrak Freeport Yang Merugikan Negara Indonesia!
  Freeport Ngotot Harga Saham Jeblok, RI Jangan GoblXX
 
ads

  Berita Utama
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia

Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera

Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019

Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

 

  Berita Terkini
 
Adegan Jumping Moge Jokowi, Gerindra: Stuntman Saja Impor

Ketum PPP Romahurmuziy Diperiksa KPK Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah

Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia

Kapolri Melantik 6 Kapolda Baru dan Kadiv Propam Polri di Mabes Polri

Pembuatan Jalan Sentra Produksi Jadi Prioritas Pembangunan Desa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2