Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Freeport
PT Freeport Indonesia Harus Tuntaskan Temuan BPK
2018-07-25 07:21:51
 

Ilustrasi. Tambang Gresberg Freeport.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendesak PT. Freeport Indonesia (PTFI) agar menindaklanjuti dan menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan BPK tersebut terkait kerusakan hutan lindung dan pencemaran limbah yang berpotensi merugikan negara hingga Rp185,01 triliun yang meliputi polusi udara, polusi air, polusi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kemudian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang belum ada serta beberapa perusahaan yang perizinannya belum ada.

"Oleh karena itu, dalam rapat ini kita minta KLHK untuk segera meminta Freeport untuk melakukan audit lingkungan hidup secara berkala," terang Andi saat ditemui Parlementaria setelah Rapat Kerja dengan Menteri LHK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

Dalam salah satu temuan BPK tersebut, PTFI melanggar peraturan perundangan, karena menggunakan kawasan hutan tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan seluas minimal 4.535,93 hektar. Hal tersebut melanggar Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

"Kita minta ini diselesaikan dan harus ada pemaksaan dari KLHK sebagai perwakilan dari pemerintah. Permasalahan ini harus diselesaikan sebelum divestasi saham, jangan sampai nantinya kita atau PT. Inalum yang menanggung seluruh biaya kerugian yang diakibatkan oleh PTFI," tukas politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dalam kesempatan ini pula, Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri LHK dalam menyikapi temuan pemeriksaan BPK atas sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK dan segera melaporkannya kepada Komisi VII DPR RI.(es/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Freeport
 
  PT Freeport Indonesia Harus Tuntaskan Temuan BPK
  Freeport Tak Boleh Jadi Faktor Penekan pada Perundingan Dagang RI-AS
  Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan
  Tolak Kesepakatan Kontrak Freeport Yang Merugikan Negara Indonesia!
  Freeport Ngotot Harga Saham Jeblok, RI Jangan GoblXX
 
ads

  Berita Utama
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR

Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

 

  Berita Terkini
 
Hentikan, Jangan Adu Domba Polri Vs KPK dan Sebar Hoax, #IndonesiaLeaksCumaISU

Prabowo-Sandi Janji Fokus Pengembangan Pariwisata Halal, Taufan: Ini Dapat Menjadi Solusi Ekonomi

Donald Trump Tuduh Para Ilmuwan 'Memiliki Agenda Politik' Namun Akui Perubahan Iklim Bukan Hoax

Merasa Dirugikan, Rizal Ramli Tuntut Surya Paloh Ganti Rugi 1 Triliun

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2