Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
Padil Karsoma Siap Memimpin Purwakarta dengan Transparan dan Bersih dari Korupsi
2018-02-07 19:18:06
 

Calon Bupati Padil Karsoma.(Foto: Istimewa)
 
PURWAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi banyaknya ditangkap tangan kepala daerah akhir-akhir ini, calon Bupati Padil Karsoma menyatakan penyesalannya dan rasa prihatin mendalam. Ia menegaskan, sudah menjadi sikap dan pilihannya untuk memimpin pemerintahan yang transparan dan bersih dari korupsi.

Hal utama yang akan dilakukannya adalah melakukan pembinaan mental spiritual, baginya amat penting untuk mengingatkan apa sebenarnya tujuan menjadi pejabat publik, jika ingin kaya raya dengan menjadi penyelenggara negara maka pasti salah tujuan. Demikian inti yang disampaikan Sekda Kabupaten Purwakarta ini saat bertemu perwakilan santri di Sukatani, Purwakarta, Rabu (7/2).

Calon Bupati Padil Karsoma yang mengusung tagline; Bersatu Majukan Purwakarta, Purwakarta Kota santri & Islami, mengajak para santri yang menemuinya untuk menjadi pengawal moral, menjadi pengingat dan jika perlu menggonggongi penyelenggara negara yang menyimpang. Menjadi watchdog untuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan adalah niscaya. Bila efektif maka uang rakyat akan selamat, pejabat tidak ditangkapi dan pembangunan bisa berjalan serta dapat dinikmati rakyat.

"Jadi memang harus saling aktif. Pemerintahnya menjalankan administrasi dengan bertanggungjawab dan transparan, rakyatnya mengawasi dengan telaten. Nah untuk itu diperlukan alat ukur," ujar calon Bupati Padil Karsoma, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pilkada serentak 2018 mendatang .

Padil menambahkan, alat ukur yang jelas dan bisa dipakai semua adalah sistem. Contohnya adalah e-planning (perencanaan elektronik), e-budgeting (penganggaran elektronik), e-procurement (pengadaan elektronik). Bisa juga dikembangkan penggunaan sistem e-retribusi, e-service atau pelayanan elektronik dan e-monitoring. "Kalau semua transparan dari awal maka semua bisa mengakses informasinya dan bisa memantau pekerjaannya," jelasnya.

Padil meyakini dengan diterapkannya sistem elektronik maka pelanggaran hukum bisa diminimalisir. Karenanya ia menyambut baik peringatan presiden Jokowi yang berulang kali disampaikan agar kepala daerah berhati-hati. Ia setuju bahwa jangan sampai ada yang bermain uang apalagi menyalahgunakan APBD. "Itu uang rakyat bukan punya pejabat, jadi harus dipergunakan sesuai peruntukannya. Tidak boleh ada toleransi untuk korupsi," paparnya.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur

Demo Jamper Tuntut Kajari Tuntaskan Tunggakan Kasus dan Kembalikan Aset Komura

Tim Mabes Polri Periksa Kejiwaan Pelaku Penyerangan Polsek Maro Sebo Jambi

Donald Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura Mungkin Batal

Sidang Perdana Dugaan Kasus Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2