Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
TNI
Pangkohanudnas: Pelanggaran Udara Menurun Drastis, Berkat Kerjasama yang Baik Kohanudnas-AirNav
2017-10-10 18:56:09
 

Pangkohanudnas Marsda TNI Yuyu Sutisna, SE.,M.M berfoto bersama dengan para Narasumber pada kegiatan Komsos TNI semester II tahun 2017 di Aula Leo Watimena, Makohanudnas Halim PK, Jakarta, Selasa (10/10).(Foto: BH /yun)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Yuyu Sutisna, SE.,MM., membuka kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) TNI semester II tahun 2017 dengan mengundang masyarakat penerbangan Indonesia dari berbagai instansi, Bertindak selaku Narasumber Stepi Andriani S.IP,M.Si., pengamat intelejen dan Wisnu Daryanto, Deputi Operasi Airnav. Komsos dilaksanakan di Aula Leo Watimena, makohanudnas halim PK, Jakarta, Selasa (10/10).

Dalam sambutannya Pangkohanudnas mengatakan, "Kohanudnas melaksanakan program Komsos TNI semester II tahun 2007 ini sebagai salah satu metode menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap Kohanudnas, yang terkait dengan aktifitas dunia penerbangan di tanah air. Dengan berkembangnya isu proxy war dalam dunia perkembangan seperti penyelundupan narkoba, terorisme, pelanggaran wilayah udara dan lain-lain perlu diwaspadai bersama. Oleh karena itu, Kohanudnas mengundang pihak-pihak terkait guna membangkitkan kepedulian, menyiapkan secara dini, cepat dan tepat agar proxy wardapat diantisipasi. Tema yang diangkat, "Melalui Komsos TNI Kita Jalin Komunikasi Antara TNI dengan Komponen Masyarakat dan Keluarga Besar TNI, dalam Mewaspadai Proxy War di Wilayah NKRI," tegasnya.

Pangkohanudnas juga menyinggung masalah pelanggaran wilayah udara di wilayah NKRI sangat menurun drastis, "Hal ini terjadi karena meningkatnya kesiapan alutsista TNI serta penegakan aturan hukum secara tegas," jelas Panglima Kohanudnas Marsekal Muda Yuyu Sutisna.

Tercatat tahun 2015 pelanggaran udara di wilayah udara nasional berjumlah sebanyak 193 kali, dan pada tahun 2016 sangat turun drastis menjadi 49 kali,sementara pada tahun 2017 hanya tercatat 19 kali pelanggaran yang terjadi.

"Semua karena adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara TNI khususnya Kohanudnas dengan pihak AirNav (badan pelayanan navigasi udara di Indonesia). "Mengapa, karena sebelum mereka (pesawat-pesawat itu) melintas masuk wilayah udara nasional, sudah diingatkan terlebih dahulu dan diberikan warning sehingga mereka tidak sempat melakukan pelanggaran," jelas Marsda Yuyu.

Selanjutnya dalam diskusi yang sama Stepi Andriani S.IP,M.Si., memberikan paparannya dalam makalah berjudul "Proxy War: Sebuah Telaah dan Antisipasi Bagi Masyarakat Penerbangan Indonesia'. Menjelaskan proxy war merupakan suatu konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Terdapat tiga gejala dalam perang proxy yaitu adanya pihak ketiga, hubungan yang tidak setara dan layanan khusus.

Sedangkan di Indonesia gejala-gejala proxy war ditandai dengan adanya cyber warfare, social network, radikalisme, intoleransi menipis, fenomena menyimpang di masyarakat, isu politik identitas dan korupsi-kemiskinan. Untuk masyarakat penerbangan yang perlu diwaspadai adalah dalam hal keamanan jaringan, rute penerbangan, terorisme, proses rekruitmen, jalur evakuasi, narkoba, pelanggaran ruang udara dan lainnya. Solusi yang ditawarkan adalah menumbuhkan intelegent minded dan civic intelegent dengan jalan penguatan kelembagaan, terpadunya penerbangan sipil dan militer, melakukan inovasi dan menguasai jaringan. Disimpulkannya bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam dunia penerbangan Indonesia dapat diminimalisir jika kita mengembangkan pola pikir intelejen dan mempunyai kecerdasan kebangsaan agar tidak mudah dipecah-belah.

Sedangkan Wisnu Daryanto, Deputi Operasi Airnav membawakan makalah berjudul, 'Kesiapan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Indonesia untuk Menghadapi Perang Proxy'. Dinyatakan Airnav merupakan satu-satunya institusi pemerintah yang diberi mandat untuk memberikan layanan navigasi penerbangan di seluruh Indonesia. Melalui Airnav penyediaan jasa pelayanan navigasi penerbangan dapat dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penerbangan dalam lingkup nasional dan internasional. Sebagai kesimpulannya pertama, Airnav Indonesia berupaya memberikan pelayanan terbaik di wilayah udara NKRI dan kawasan Asia Pasifik untuk menunjukkan bahwa negara kita mempu bersaing dan berdaulat dalam rangka mengantisipasi perang proxy,kedua kolaborasi seluruh stakeholdertermasuk TNI dan seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya bersama menagkal proxy war.

Kegiatan diakhiri dengan tanya jawab dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Pangkohanudnas kepada para kedua pemapar. Kegiatan ini dihadiri Kaskohanudnas Marsma TNI Tamsil Gustari Malik, Pangkosekhanudnas I,II,II dan IV para pejabat dari Kohanudnas, Kosekhanudnas I dan Pussenarhanud,para Dansat dan staf operasi Arhanud, stafKemenlu RI, staf Kemenhub RI, stafDirkomduk Kemhan, Perum LPPNPI, serta para undangan lainya masing-masing mewakili Penerbangan sipil, Federasi dan Ikatan Pilot Indonesia, PT Gapura Angkasa, serta perwakilan dari Universitas.(bh/yun)



 

 
   Berita Terkait > TNI
 
  Kapuspen TNI: Panglima TNI Sedianya akan Hadiri Undangan VEOs Pangab AS di Washington DC
  Tim Ekspedisi NKRI Berikan Pengobatan Gratis Dan Lestarikan Alam Papua Selatan
  Panglima TNI: Jaga Kepercayaan Rakyat Sebagai Ibu Kandung TNI
  Panglima TNI: Tutup Celah Korupsi di Lingkungan TNI
  Panglima TNI: Kearifan Lokal dan Budaya Daerah Harus Dimunculkan Kembali
 
ads

  Berita Utama
Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri

Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang

 

  Berita Terkini
 
Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing

DitJen Imigrasi: Syarat Pergantian Paspor Hanya E-KTP dan Paspor Lama

Kapuspen TNI: Panglima TNI Sedianya akan Hadiri Undangan VEOs Pangab AS di Washington DC

Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

Lecehkan Profesi Wartawan, MW Warga Samarinda di Polisikan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2