Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
TNI
Panglima TNI: TNI Siap Bantu Amankan Eksplorasi dan Eksploitasi ESDM
2017-07-14 21:03:56
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa, TNI akan membantu mengatasi masalah keamanan dari gangguan kapal-kapal asing pada saatKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah perbatasan Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (14/7).

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa di samping pengamanan ekplorasi dan eksploitasi, TNI juga akan meksanakan pengamanan wilayah perbatasan, terpencil dan pulau terluar agar penyaluran BBM bisa berjalan dengan baik, sehingga penetapan satu harga di seluruh Indonesia seperti yang disampaikan Presiden RI Ir. Joko Widodo bisa terwujud.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, penandatangan Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan kepentingan bangsa dan negara. "Kementerian ESDM dan TNI saling memahami akan kemampuan dan keterbatasan institusi, sehingga saling melengkapi. Kerja sama ini demi kepentingan negara, kita harus saling membantu mengatasi keterbatasan tersebut," katanya.

"Jadi, Kementerian ESDM dan TNI saling mengisi untuk sama-sama melaksanakan tugas pokok sesuai apa yang diinstruksikan Presiden RI Ir. Joko Widodo," tutup Panglima TNI.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian ESDM dan TNI untuk mengatur kerja sama tentang bantuan TNI dalam rangka pengamanan, survei dan pemanfaatan bidang energi dan sumber daya mineral, serta pengembangan sumber daya manusia, dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan rencana kerja sama.(TNI/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Komisi II DPR Soroti Keputusan MK terkait Verifikasi Faktual

Impor Beras Khianati Petani, Pemerintah Diminta Batalkan Permendag No 1 Th 2018

Ini Cara PAN Menangkan Sudirman Said - Ida Fauziyah di Pilkada Jateng

DKI Rilis Nopol dan Jenis Mobil Mewah Penunggak Pajak

 

  Berita Terkini
 
Idrus Marham Jadi Mensos, Moeldoko Jadi KSP, Agum Gumelar Wantimpres, dan Yuyu Sutisna Jadi KSAU

LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK

Yerusalem, Mahmoud Abbas: Prakarsa Perdamaian Trump Adalah 'Penghinaan Abad Ini'

Akankah Kasus Mega Transfer 19 Triliun Terungkap?

KPK Tetapkan Bupati Kukar Rita Widyasari dan Pengusaha sebagai Tersangka TPPU

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2