Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
TNI
Panglima TNI Tetapkan 11 Program Prioritas Pembangunan TNI
2018-01-25 07:43:01
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan komitmen kebijakan pemerintah serta kepentingan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI dengan pembangunan nasional maupun Visi Misi Panglima TNI yang dihadapkan dengan tugas-tugas TNI maupun alokasi anggaran TNI tahun 2018, maka ditetapkan 11 program prioritas.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada penutupan Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) Tahun 2018, yang mengangkat tema "Dengan Dilandasi Jiwa Kesatria Militan, Loyal, Profesional, Modern dan Kemanunggalan Dengan Rakyat, TNI Siap Melaksanakan Tugas Pokok", bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa 11 program prioritas dalam rangka pembangunan TNI, meliputi revitalisasi program-program didalam Minimum Essential Force (MEF); penyempurnaan Doktrin TNI dan Doktrin Angkatan; penyempurnaan organisasi TNI; pengembangan sistem pengelolaan SDM TNI yang berbasis kompetensi;pembangunan TNI AD menjadi kekuatan terpusat, kewilayahan dan pendukung; pembangunan TNI AL melalui penyusunan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) terdiri atas Kapal Perang, Pesawat Udara, Marinir dan Pangkalan; dan pembangunan TNI AU untuk mencapai air supremacy atau air superiority.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, prioritas selanjutnya adalah pembangunan unit khusus yang terdiri dari pasukan-pasukan khusus Tri Matra; pengembangan sistem operasi Tri Matra yang berbasis teknologi yang meliputi Network Centric Warfare, C4ISR dan Cyber Warfare; penguatan diplomasi militer dan peningkatan kontribusi dalam rangka memenangkan kepentingan nasional; mewujudkan sistem pengadaan Alutsista yang berpedoman pada effect based dan interoperabilitas yang dilakukan secara transparan dan akuntabel serta bebas dari KKN.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menegaskan bahwa TNI perlu mentransformasi dirinya menjadi suatu organisasi pertahanan negara yang profesional, modern, dan tangguh yang memiliki kemampuan proyeksi regional serta mampu berkomitmen secara global. "Untuk itu, TNI memerlukan payung hukum yang kuat, penyesuaian doktrin yang integratif dan pengembangan SDM yang berjiwa kesatria, militan, loyal dan professional, serta diperlengkapi dengan Alutsista yang modern," ujarnya.

Disamping itu, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga mengatakan bahwa TNI akan melanjutkan pengamanan, pembangunan dan melengkapi Sarpras di perbatasan serta pulau-pulau terluar tertentu dan daerah yang bersifat strategis, dengan prioritas di wilayah Timur dan Selatan Indonesia, yaitu; Pulau Natuna, Pulau Yamdena (Saumlaki), Pulau Morotai, Pulau Biak, dan Merauke dengan prioritas di tahun 2018 adalah Pulau Natuna dan Pulau Yamdena-Selaru. "TNI juga akan membentuk kesatuan-kesatuan baru, yang diharapkan dapat berguna untuk memitigasi berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia Timur secara cepat," katanya.

Di sisi lain, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa TNI segera membentuk dan menyiapkan Satgas Kesehatan yang akan beroperasi sepanjang tahun di wilayah-wilayah terisolir dan rawan krisis kesehatan, yang fungsinya untuk memitigasi dan menanggulangi masalah kesehatan yang ada. "Untuk saat ini, sasaran utama adalah wilayah Papua," ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI mengingatkan bahwa dalam waktu dekat bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, yaitu Pemilukada 2018 dan Tahapan Pemilu 2019. Menurutnya, tugas TNI dalam kedua peristiwa besar tersebut adalah menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaannya. "Hal ini dilakukan sesuai kehendak rakyat yang diamanatkan melalui Undang-Undang," ungkapnya.

"Satu hal yang terpenting adalah Netralitas TNI. Jangan terpancing dengan pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan TNI. Politik TNI adalah Politik Negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah yang dipilih secara Konstitusional," kata Panglima TNI.(TNI/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > TNI
 
  Hasil Opssurta KRI Spica-934 Diinspeksi Kapushidrosal
  Dansektor Timur Unifil: Pasukan Garuda Indobatt Profesional di Medan Tugas
  TNI dan Kemendag Tandatangani MoU Pengamanan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
  Penasehat Militer RI Ikuti Pertemuan Misi MINURSO di New York
  KRI Halasan-630 Tangkap Kapal Ikan Asing Malaysia di ZEEI Selat Malaka
 
ads

  Berita Utama
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015

Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati

Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur

Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren

KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015

Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda

Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2