Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Angket KPK
Pansus Angket KPK Sudah Masuk Berita Negara, Jangan Dilawan
2017-07-10 10:43:10
 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.(Foto: jayadi/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah merasa tak habis pikir karena ada beberapa pihak, termasuk elemen masyarakat dan para akademisi yang masih pertanyakan posisi dan keabsahan Pansus Angket KPK yang sudah bekerja jauh.

"Ini Pansus KPK sudah kemana-mana, sudah RDPU dengan berbagai unsur masyarakat, sudah buka Posko bahkan terima banyak pengaduan, sudah ketemu BPK, sudah ke Sukamiskin dan berlanjut makin intensif, masih aja dipermasalahkan," ucap Fahri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7) lalu.

Fahri menjelaskan bahwa dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 202, legalitas Panitia Angket adalah jika ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.

"Sekarang tugas semua pihak adalah mendukung Pansus agar bekerja efektif demi perbaikan sistem pemberantasan korupsi, jangan lagi berpolemik," ujarnya.

Fahri menambahkan, keputusan tentang Panitia Angket tertuang dalam Keputusan DPR RI No 1/DPR RI/2016-2017 tentang Pembentukan Panitia Angket DPR RI terhadap Pelaksanaan Tugas & Kewenangan KPK tertanggal 30 Mei 2017. Selain itu oleh keputusan DPR tersebut sudah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 53 tahun 2017.

"Terbitnya berita negara adalah penegasan bahwa tidak boleh lagi ada orang yang merasa tidak tahu atas apa yang telah menjadi keputusan resmi DPR RI dan terbitnya berita negara tersebut seharusnya mengakhiri segala polemik yang mempertanyakan legalitas angket karena sudah masuk dalam rezim administrasi negara," ungkapnya.

Fahri mengingatkan agar semua pihak menghormati hasil kerja konstitusional Dewan. "Semua pihak harus menghormati apa yang telah menjadi keputusan kelembagaan dewan yang diatur oleh konstitusi" tegas Fahri.(dep,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi

Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek

Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly

Mengenal Kang Ajat Cagub Jabar yang Resmi Diusung Gerindra

 

  Berita Terkini
 
MK Tolak Uji Aturan Iklan Rokok

MK Tolak Uji Aturan Pemakaian Toga di Pengadilan

Sable Yu, Aktris Indonesia-China 'Dilecehkan' Sutradara Inggris di Hong Kong

Sekitar 6.700 Muslim Rohingya Tewas dalam Sebulan, kata MSF

Indonesia Harus Miliki Sikap dan Kekuatan Lebih Pada Sidang OKI

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2